MAKASSAR, TIMURNEWS – Meningkatnya angka kemiskinan semakin memperlihatkan bahwa penghargaan yang selama ini diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulsel itu tak ada artinya. Masa jabatan Sayang Jilid II sebentar lagi akan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sebentar lagi akan berakhir, namun masih banyak yang tidak sesuai target seperti angka kemiskinan yang diklaim berkurang namun data statistik berbeda.

Sekretaris Komisi B bidang perekonomian DPRD Sulsel, Selle Ks Dalle, mengatakan bahwa kalau kemiskinan terus saja meningkat di Sulsel maka penghargaan yang diraih pemprov sejauh ini tidak ada artinya. “Itu yang selalu kami tegaskan kepada pemerintah provinsi Sulsel meskipun meraih banyak penghargaan dibawah kepemimpinan Sayang Jilid II, tidak ada artinya apa yang menjadi target RPJMD tidak terealisasi seperti pengurangan kemiskinan,” katanya.

Karena menurut Selle ukuran kesuksesan sebuah pemerintahan itu dilihat pada targetnya tercapai atau tidak karena penghargaan itu hanya varian saja. “Kalau dilihat secara kasat mata memang Sayang Jilid II dapat dianggap sukses, namun dari segi target pengurangan angka kemiskinan belum tercapai sesuai yang tertuang dalam RPJMD, nanti kita lihat karena ini waktunya tinggal sedikit 30 maret jabatannya sudah berkahir,” jelasnya.

Selle menambahkan bahwa dirinya melihat bahwa semangat yang dimiliki gubernur saat ini bukan semangat untuk menyelesaikan masa jabatan namun semangat pada saat awal jabatan yang mengejar investasi masuk di sulsel, seharusnya fokus saja selesaikan apa yang sudah menjadi target kalau soal investasi biar saja nanti gubernur selanjutnya yang memikirkan. “Semangat gubernur merupakan semangat yang baru saja menjabat,” pungkasnya.

Pakar Ekonomi Anas Anwar Makkatutu kepada Radar Makassar, kemarin. Hal ini ditanggapi Anas sesuai rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel soal kemiskinan dan gini rasio yang mengalami kenaikan semester ini. Kata Anas, meski di atas rerata nasional, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang terlalu tinggi membuat ketimpangan di setiap daerah juga tinggi.

“Tidak salah jika kita menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berkualitas. Tidak dinikmati oleh semua daerah. Pengangguran, kemiskinan, gini rasio tidak ada perubahan. Masalah klasik,” kata Ketua IKA Fakultas Ekonomi Unhas ini.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi hanya mampu di dongkrak oleh kota Makassar. Bahkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB tertinggi juga hanya mampu dihasilkan oleh tiga daerah. Yakni Makassar, Bone dan Luwu Timur. Sementara daerah lain tertinggal.

“Makassar menyumbang 33 persen. Ini tertinggi. Semisal PDRB Makassar dikurangi 8 persen saja, maka pertumbuhan ekonomi Sulsel akan anjlok. Semua investasi dan industri ada disini (Makassar),” jelasnya.

Ia menambahkan, masalah diperparah dengan pengangguran yang mengikuti tren kemiskinan juga harus tinggi. Pemprov bahkan belum mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja banyak.

“Karena pemprov fokusnya pada bidang pertambangan dan perhotelan. Bukan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja banyak,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo merasa ragu dengan data yang dirilis BPS. Dia bilang masih butuh data yang akurat. “Kita perlu data yang akurat. Ini agak paradoks sih karena kita melihat pertumbuhan perekonomian yang baik, inkam rakyat meningkat, nah angka kemiskinannya kok meningkat,” tanyanya.

Kata Syahrul, ini akan menjadi warning bagi pemprov agar lebih meningkatkan kinerja. “Tentu data ini memberikan warning kepada pemerintah agar lebih berupaya. Tapi sekali lagi, data ini bisa dijabarkan lebih detail,” tukasnya.

Sebelumnya, BPS Sulsel merilis data persentase kemiskinan. Ada kenaikan di September 2017. Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam mengatakan dari potret data yang dilakukan, penduduk miskin di Sulsel per September 2017 mencapai 825,97 ribu jiwa. Ini meningkat 0,24 persen dibanding September 2016.”Atau angka kenaikannya sekira 29,16 ribu jiwa. Penduduk miskin 825,97 ribu jiwa ini sekira 9,48 persen dari total penduduk Sulsel,” katanya.

Secara absolut lanjut Nursam, selama periode September 2016 hingga September 2017, penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 15,90 ribu jiwa. Sedangkan di daerah pedesaan meningkat sebesar 13,27 ribu jiwa. “Tetapi secara umum, persentase kemiskinan Sulsel masih di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,12 persen,” tukasnya. (*)