Abdul Aziz Saleh

Oleh : Abdul Aziz Saleh

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
(PBHI) Sulawesi Selatan

Masih segar diingatan, maraknya gelombang aksi demonstrasi Mahasiswa dan Masyarakat sipil pada tanggal 24 – 27 September lalu. Aksi protes para demonstran tersebut menuntut penolakan terhadap beberapa rancangan undang undang yang dianggap tidak pro rakyat dan segera akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Termasuk revisi undang undang KPK. Walhasil, ada empat rancangan undang undang yang berhasil ditunda pengesahannya yaitu RUU KUHP, Minerba, Pertanahan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Ketua DPR RI menyatakan penundaan pengesahan RUU yang sebagian isinya kontroversial tersebut selain karena ada permintaan dari Presiden, juga untuk memenuhi aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hal menarik adalah pengesahan revisi undang undang KPK tetap berjalan mulus setelah ada Surat Presiden (Surpres) untuk dibahas bersama DPR RI yang menurutnya, spirit revisi undang undang KPK justru akan memperkuat posisi KPK secara kelembagaan, padahal ada beberapa penambahan pasal yang secara nyata melemahkan kewenangan KPK dalam kerja kerja strategis penindakan seperti pembentukan Dewan Pengawas. Poin inilah yang menimbulkan ketidakjelasan.

Sebab, Dewan Pengawas dalam UU tersebut bukan penegak hukum namun memiliki kewenangan memberikan izin untuk tindakan tindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan hingga penyadapan. Padahal ini bukan kerja hukum, sehingga dikhawatirkan akan ditentang di praperadilan.

Hasil revisi UU KPK mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019.
Dilema sang Presiden
Kuatnya gelombang desakan dari Mahasiswa dan masyarakat sipil kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang) KPK membuat dilematis Presiden Jokowi, sebab Pemerintah berada dalam keberpihakan terhadap dua kekuatan besar, yaitu kepentingan publik dan politik.

Disisi lain, tidaklah mudah mengklarifikasi terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dikualifisir dalam Pasal 1 angka (4) undang undang nomor 12 Tahun 2011. Harus diakui bahwa secara de jure UU KPK hasil revisi sudah menjadi Undang Undang meskipun secara de facto pasal-pasal baru hasil revisi yang di atur dalam UU KPK belum teruji. Perppu memang sesuatu yang perlu diukur dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

Empat aspek ini penting mengingat suara keadilan adalah sebuah keniscayaan. Bahkan kelak jika UU KPK hasil revisi ini di Judicial Review ke MK, harus ada parameter yang jelas, bukan karena faktor emosional semata.

Secara politik, Presiden Jokowi tidak perlu khawatir ditolak oleh DPR RI ketika mengeluarkan Perppu, karena partai koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf menjadi pemenang Pemilu 2019. Hanya dibutuhkan komunikasi politik yang intens dengan para anggota legislatif untuk menyetujui Perppu tersebut. Presiden Jokowi tidak boleh takut terhadap pernyataan dari salah satu Ketua Umum Partai Politik bahwa akan ada Pemakzulan jika Perppu KPK tetap diterbitkan.

Bukankah Impeachment secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi sebagai Presiden dan/atau wakil presiden”.

Diketahui selama periode pertama Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 4 (empat) Perppu yaitu, Perppu Kebiri, Perppu KPK (ketika Bambang Widjoyanto dan Abraham Samad dijadikan tersangka), Perppu Informasi Pajak dan Perppu Ormas.

Toh juga tidak ada Pemakzulan dan semua disetujui oleh Partai Politik untuk menjadi Undang undang. Jangan sampai demokrasi di Indonesia sudah dibajak oleh kekuatan oligarki yang menolak kekayaannya diusut oleh lembaga antirasuah.

Kegentingan Yang Memaksa
Penerbitan Perppu sebagai Emergency Power kewenangan legislasi darurat Presiden Jokowi tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa. Kewenangan tersebut melekat pada diri seorang Presiden berdasarkan Putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009.

Menurut Jimly Asshiddiqie, segala sesuatu yang “membahayakan” tentu memiliki sifat yang menimbulkan “kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden untuk mengeluarkan Perppu tidak selalu membahayakan atau bernilai dangerous threat. Jimly menambahkan bahwa dalam kondisi negara yang normal sekalipun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perppu.

Kekuasaan Presiden untuk menerbitkan Perppu juga tidak hanya tergantung pada keadaan bahaya yang sedang melanda. Penilaian subjektif Presiden sebagai hak prerogatifnya untuk mencegah sesuatu yang akan “membahayakan” juga dapat dijadikan unsur mengapa Perppu harus ditetapkan.

  1. Perppu memang bisa menjadi solusi alternatif, jika melihat secara objektif polemik revisi UU KPK. Diharapkan mampu menjawab keraguan masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana korupsi secara serius. Rakyat menunggu, apakah setelah pelantikan Presiden atau pengumuman kabinet. Demi mengembalikan public trust Kepada Presiden Joko Widodo sesuai janji beliau dalam Nawacita. (*)