Massa Mahasiswa Unjuk Rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulsel

 

Laporan :  muhammad Asmal

MAKASSAR,TIMURNEWS.COM – Polemik hak angket yang tak kunjung menemui titik terang menjadi latar belakang massa untuk melakukan unjuk rasa.

Gedung DPRD provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo, Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. pada pukul 14:00, Jumat (16/08/19), kembali digeruduk massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Koalisi Pemuda Dan Masyarakat Anti BohongNA terdiri dari mahasiswa dan masyarakat.

Menjadikan mobil pickup sebagai panggung orasi, massa secara bergantian melakukan orasi, dan dikawal oleh pihak kepolisian.

Serangkaian dengan hak angket, massa juga menyinggung sikap Gubernur Sulawesi Selatan atas sikapnya yang dianggap identik dengan kolusi dan nepotisme.

“Jangan mau di intervensi oleh elit di pusat sama sama kita harus melawan pemimpin yang bekerja hanya untuk kelompok tertentu”,. Teriak salah satu orator.

Adapun poin tuntutan dalam aksi tersebut :

1. Meminta pimpinan PANSUS hak angket DPRD Sulsel merekomendasikan kepada aparat hukum kepolisian dan kejaksaan pejabat Pokja, ULP, dan PPTK pemprov Sulsel untuk mengungkap aktor persekongkolan KKN dari keluarga gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

2. Menuntut pimpinan PANSUS hak angket segera membuka kepada publik siapa – siapa pejabat Pemprov Sulsel yang mengendalikan ibu hajrah selaku “raja proyek” di pemprov Sulsel, dan juga memeriksa ibu Lis Nurdin Abdullah (Istri Nurdin Abdullah) dan anak mantunya sebagai pemilik travel yang merupakan salah satu pihak dalam dugaan perjalanan fiktif Gubernur Nurdin Abdullah dan rombongannya keluar negeri.

3. Mendesak kepala pimpinan PANSUS hak angket untuk memanggil dan memeriksa kembali gubernur Sulsel Nurdin Abdullah atas keterangan palsu yang disampaikannya saat menghadiri panggilan sidang panitia hak angket.

4. Meminta kepada pimpinan PANSUS hak angket untuk segera menonaktifkan dan kemudian mencopot Nurdin Abdullah dari jabatannya sebagai gubernur Sulawesi Selatan secara tidak terhormat.

5. Meminta kepada KPK RI, Bareskrim Polri, dan Dirkrimsus Polda Sulsel, serta Kejaksaan Agung, dan Kejati Sulsel untuk terus mengawasi hasil PANSUS hak angket agar dapat segera menindak lanjuti pelanggaran pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap dalam sidang PANSUS hak angket tersebut.

“Kami menduga bahwa bapak Nurdin Abdullah itu banyak melakukan pelanggaran, terindikasi melawan hukum sehingga itu perlu anggota DPR merekomendasi pemaksulan”,. Tukas Herdiawan BT selaku Korlap

Setelah melakukan orasi bergantian, massa kemudian masuk kedalam gedung DPRD disambut oleh Kadir Halid selaku ketua PANSUS hak angket yang kemudian melakukan mediasi terkait tuntutan dari massa Gerakan Koalisi Pemuda Dan Masyarakat Anti BohongNA.

Saat di konfirmasi media terkait aksi hari ini, Kadir Halid mengatakan “Saya sangat bersyukur bahwa masih ada masyarakat Sulawesi Selatan yang mendukung panitia hak angket ini, dan itu bertanda bahwa panitia hak angket ini bekerja dalam koridor yang benar, selama ini banyak yang meragukan, Alhamdulillah semua sudah kita tuntaskan, dan mungkin hari ini atau besok akan dilakukan rapat paripurna penerimaan daripada hasil kerja panitia hak angket”,. Tukasnya.
Massa kemudian membubarkan diri pukul 16:00 secara tertib

Muhammad asmal