diskusi publik yang bertema “Tanggapan Masyarakat Sipil terhadap Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan” yang dilaksanakan, Minggu (18/08/2019) di Rumah Kopi Jalan Topaz.

MAKASSAR, TIMURNEWS.COM – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan Abdul Aziz Saleh, angkat bicara soal Hak Angket DPRD Sulsel yang saat ini bergulir, adapun beberapa poin yang disampaikan merupakan hasil diskusi publik yang bertema “Tanggapan Masyarakat Sipil terhadap Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan” yang dilaksanakan, Minggu (18/08/2019) di Rumah Kopi Jalan Topaz, sebagai berikut.

  1. Tidak menggunakan hak angket sebagai alat barter ekonomi politik. Bahwa dimasa injury time proses hak angket ini tentu akan ada lobi politik di internal pansus hak angket. Sehingga dikhawatirkan ada deal yang dapat menciderai semangat awal dibentuknya pansus hak angket.

  2.  Para Legislator hendaknya menggunakan masa akhir jabatan untuk hal-hal produktif dan buat prestasi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.Bahwa sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, budgeting dan monitoring, rakyat menaruh harapan besar untuk memaksimalkan fungsi dan kewenangan dimaksud. Sehingga sangat disesalkan jika sampai diujung jabatan tidak ada prestasi yang dibuat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

  3. Bahwa masyarakat sipil akan memantau proses pengambilan keputusan akhir hak angket. Peran civil society sebagai kontrol sosial bersama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.

Adapun pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut yakni, Arqam Azikin yang merupakan pakar politik dan kebangsaan, Abdul Aziz Saleh selaku ketua PBHI Sulsel, Maemanah selaku akademisi dan dosen hukum tata negara dan Syamsumarlin dari Badko HMI Sulselbar. (IWAN MAPPARENTA)