Oleh : Marwan Mas

(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)

Potensi Kecurangan Pilkada
Prof Marwan Mas

Hari pencoblosan calon kepala daerah tinggal beberapa hari lagi, tepatnya 9 Desember 2015. Hari itu akan menjadi tonggak sejarah, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama akan menjadi momentum emas dalam memilih pemimpin daerah. Rakyat tentu sudah punya pilihan berdasarkan hati nurani tentang siapa sosok yang dipercaya mengantar rakyat keluar dari berbagai persoalan.

Mulai dari masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, korupsi dan penegakan hukum, sampai pada kurangnya penyerapan APBD. Pilkada di Sulawesi Selatan terhadap 11 Kabupaten harus menjadi contoh untuk pilkada serentak berikutnya. Kesemarakan menyambut pesta demokrasi di tingkat lokal harus dimaknai dengan bijak. Tidak boleh lagi terjadi kecurangan yang menodai suara rakyat. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilkada tidak lagi memeriksa masalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

MK hanya memeriksa kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan KPUD, sehingga semua kecurangan harus diselesaikan di tingkatan penyelenggaraan pilkada. Saat ini sedang berlangsung kampanye, para tim kampanye dan pendukung melakukan pendekatan terhadap pemilih agar jagoannya meraih dukungan.

Dalam kampanye, tidak boleh ada “kampanye hitam” dengan memfitnah, baik saat kampaye terbuka maupun di media sosial. Surat Edaran Kapolri terkait ujaran kebencian di media sosial dapat menjerat calon dan tim kampanye, jika masih memakai cara lama yang isinya dapat menimbulkan kebencian dan fitnah.

Antisipasi Dini

Melihat berbagai bentuk kecurangan dalam pilkada yang diputuskan MK, harus dijadikan acuan untuk melakukan antisipasi secara dini oleh penyelenggara pilkada. Kalau tidak bisa dihentikan sama sekali, paling tidak mengurangi intensitasnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Berbagai bentuk kecurangan selama ini bukan hanya saat hari pencoblosan, tetapi juga saat penghitungan suara dan perpindahan hasil penghitungan suara sampai ke KPUD.

Yang paling sering muncul ke permukaan adalah politik uang, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Membagikan sembako, uang, atau barang lainnya saat kampanye terbuka atau kunjungan ke pemukiman merupakan salah satu yang secara terang dilakukan. Tetapi bisa juga terselubung, misalnya, memasukkan uang dalam amplop, lalu dibagikan kepada calon pemilih menjelang pemilihan yang biasa disebut “serangan fajar”.

Selain kecurangan yang terungkap dalam sidang MK, juga berdasarkan laporan masyarakat yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panwas. Semoga tidak ada lagi penyelenggara yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) gara-gara tidak netral. Sebab mengacu pada ketegasan DKPP pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu, begitu banyak penyelenggara pemilu yang dipecat karena tidak netral.

Semua komponen masyarakat harus berperan aktif melakukan pengawasan. Sukses dan tidaknya memilih calon terbaik yang dapat dipercaya mengantar rakyat daerah pada kehidupan yang lebih baik, bukan hanya tugas penyelenggara, aparat keamanan, dan partai politik. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Peran pengawas pemilu yang belum maksimal, serta kemungkinan masih ada oknum penyelenggara yang berpotensi tergiur godaan uang, menjadi pekerjaan rumah menjelang hari pencoblosan dan penghitungan suara.

Modus Kecurangan

Salah satu modus kecurangan yang patut diawasi adalah saat pembagian formulir C6 atau surat undangan pemilih. Mengacu pada pemilu legislatif dan pilkada sebelumnya, acapkali formulir C6 difotocopi untuk diberikan kepada pemilih fiktif atau orang-orang yang sengaja dimobilisasi untuk memilih salah satu calon. Mobilisasi pemilih dari satu daerah ke daerah lain, bukan tidak mungkin terjadi dalam pilkada serentak, terlebih jika panitia pengawas dan para pemantau tidak siaga.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral karena mendukung calon tertentu, bisa saja memberikan undangan kepada pemilih yang sudah diarahkan. Modus lainnya, undangan tidak diberikan kepada pemilih yang berusia lanjut. Tidaak diberikan kepada pemilih yang dinilai akan golput, sehingga undangan pemilih akan banyak yang tersisa.

Sisa undangan dimanfaatkan penyelenggara yang berpihak pada calon tertentu. Caraya, diberikan kepada orang-orang yang sudah dimobilisasi. Malah diarahkan juga untuk memilih lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara (TPS) tertentu. Modus lainnya, memanfaatkan cadangan surat suara yang jumlahnya dua persen di masing-masing TPS. Jika pengawasan di TPS lemah, apalagi dikuasai oleh salah satu kandidat yang akan curang, maka petugas TPS juga bisa mencoblos sendiri surat suara.

Saat pencoblosan, bisa saja ada oknum petugas TPS yang memainkan jumlah pemilih yang terdaftar dengan memanfaatkan pemilih yang tidak hadir atau golongan putih. Caranya, pemilih yang tidak hadir tetap dihitung suaranya, tetapi diberikan kepada calon yang didukung. Suara diberikan kepada calon yang memberikan uang, atau karena ada tekanan dari penguasa daerah.

Untuk mencegah agar kecurangan tidak ditemukan, maka saat kotak suara berpindah dari TPS ke Desa/Kelurahan atau Kecamatan, surat suara yang tidak dicoblos buru-buru dicoblos lagi sesuai jumlah pemilih yang tidak hadir (golput). Ini pola yang amat “sistematis” untuk menutup bukti kecurangan. Malah dilakukan secara “terstruktur” dengan melibatkan oknum penyelenggara “secara masif”. Ini harus ditelisik, karena MK tidak lagi memeriksa kecurangan TSM saat terjadi perselisihan hasil pilkada.

Kecurangan model ini sangat berbahaya karena hanya bisa terjadi jika melibatkan penyelenggara pemilu, seperti oknum KPU, oknum Panitia Pengawas, atau oknum KPPS. Bukan tidak mungkin partai politik pengusung yang berkuasa di daerah kabupatan/kota ikut bermain. Dugaan itu sulit dibantah, karena ada temuan dan laporan kepada DKPP terkait keberpihakan penyelenggara pada pemilu legislatif 9 April 2014.

Ada juga modus kecurangan yang terselubung pada pascapencoblosan. Bermula saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, hingga ke KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi. Misalnya, di TPS sudah memanipulasi suara yang diperoleh pada formulir C1 dengan menambah angka “0” sehingga saat calon yang didukung mendapat “1 suara”, akan langsung ditulis “10 suara”.

Modus penambahan angka seperti itu bisa juga dilakukan pada rekapitulasi suara di tingkat selanjutnya. Modus seperti itu dan kemungkinan ada modus baru, yang harus diwaspadai. Apalagi mekanisme pilkada tidak ada lagi putaran kedua. Siapapun pasangan calon yang mengumpulkan suara terbanyak akan ditetapkan pemenang. Jangan sampai semboyan negatif “lebih baik menang curang daripada kalah terhormat” menjadi pikiran pasangan calon dan tim suksesnya.

Para kandidat harus menyiapkan saksi yang terpercaya, bahkan radikal pada setiap tingkatan. Saksi yang dipilih harus mampu menahan diri dari godaan suap, serta tidak takut tekanan. Kalau kita ingin pilkada serentak berjalan jujur, adil, dan demokratis tanpa kecurangan, pengawasan harus dilakukan bersama. Lima menit di TPS menjadi pertaruhan nasib rakyat daerah untuk lima tahun ke depan. Kalau rakyat cerdas, tentu akan memilih kepala daerah yang jujur, kompeten, tidak bermental korup, dan dipercaya akan menyejahterakan rakyat.(*)

Makassar, 11 November 2015