Oleh Marwan Mas

(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)
Polisi dan Media Sosial

Belakangan ini publik dihebohkan oleh Surat Edaran (SE) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, tanggal 8 Oktober 2015. Publik yang dimaksud adalah para pengguna media sosial dan pemerhati demokrasi. Sebab mereka khawatir akan ada pengekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat di ruang publik.

Sebetulnya SE Kapolri sesuatu yang wajar. Hanya saja, banyak kalangan yang ragu. Jangan sampai SE itu akan kembali pada masa Orde Baru yang membatasi secara ketat kebebasan berpendapat. Salah satu yang ditekankan dalam SE, ancaman proses hukum jika tidak mengindahkan teguran kepolisian terhadap penyebar kebencian (hate speech) melalui berbagai media, termasuk media sosial. Penyebaran kebencian dilarang karena dapat menyulut kebencian pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan (SARA).

Larangan penyebaran kebencian melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU-ITE. Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE, menegaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Bahkan dalam Pasal 154 KUHPidana juga melarang setiap orang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Namun, substansi larangan dalam pasal itu jika dilakukan di muka umum, bukan melalui media sosial seperti dimaksud UU-ITE. Itulah yang membuat banyak orang gelisah, jangan sampai ada kriminalisasi. Padahal, kontennya hanya berupa kritikan membangun atau sebagai kontrol sosial.
Kampanye Pilkada

Wajar saja publik khawatir, sebab begitu banyak media yang bisa dipakai dan diakses publik, baik melalui twitter, facebook, maupun melalui daring (online). Jejaring sosial di internet merupakan sarana publik yang sangat cepat menyebarkan konten informasi. Apalagi hampir setiap orang punya telepon genggam, sehingga informasi apa saja dengan mudah dan cepat bisa diakses. Beragam layanan media sosial dengan berbagai aplikasi dan fitur menarik perhatian publik, terlebih kalangan muda.

Setiap saat berseliweran berita bohong (hoax), yang tentu saja dapat menyesatkan pikiran orang. Berita bohong juga dapat menimbulkan fitnah dan menghasut orang lain untuk melakukan sesuatu. Jika kemudian tiba-tiba ada SE Kapolri yang terkesan mengancam, meskipun ada dasar hukumnya, tentu saja membuat publik kaget, bahkan gelisah. Maka itu, perlu sosialisasi ke tingkat akar rumput agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap maksud SE.

Mengacu pada ketentuan yang sudah dalam UU-ITE dan KUHPidana, sebetulnya tidak perlu ada penekanan Kapolri melalui SE. Inilah yang dikritisi banyak orang gara-gara ada kesan untuk menjadikan target tertentu dengan berlindung di balik penyebaran kebencian di media sosial yang belum tentu berdampak luas bagi ketenteraman masyarakat. Tanpa SE Kapolri, bisa saja diproses hukum oleh Polri kalau memang ada unsurnya dan kuat buktinya.

Salah satu yang potensial terkena proses hukum adalah kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di media sosial. Para calon kepala daerah dan tim suksesperlu hati-hati kampanye di media sosial, misalnya kampanye yang bermuatan fitnah di ranah daring (online). Apalagi kampanye di media sosial dinggap cukup efektif menarik dukungan publik, seperti pada pemilihan presiden 2009. Saat itu, media sosial berkontribusi penting bagi kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk Presiden Jokowi  tahun 2014. Malah SBY selalu memerhatikan masukan, saran, dan kritik masyarakat di media sosial.

Kebiasaan itulah yang memantik orang menggunakan media sosial, baik sekadar ngerumpi, bersilaturrahim dengan teman, hingga dimanfaatkan para politisi untuk mendulang dukungan publik. Suasana kampanye pilkada serentak saat ini, tentu banyak calon yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan visi-misi, program kerja, bahkan memasang tanda gambar dan janji-janji kampanye.

Penyampaian materi kampanye melalui media sosial harus mengikuti ketentuan UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebab selain berguna bagi sang pasangan calon, juga ada manfaatnya bagi masyarakat. Para pemilih dapat melihat dan menilai apa yang akan dilakukan sang calon jika terpilih.

Adanya SE Kapolri, para calon kepala daerah dan tim sukses harus mewaspadai potensi munculnya berbagai ungkapan kebenciandi media sosial. Termasuk saat kampanye di tempat umum yang kemungkinan menimbulkan fitnah dan hasutan yang biasa disebut “kampanye hitam”. Tetapi kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Harus cermat, tepat, dan hati-hati mengaplikasi SE Kapolri agar tidak mematikan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.
Polisi Sipil

Sebetulnya begitu sederhana harapan rakyat terhadap tampilan polisi, yaitu polisi yang dekat dan bersahabat dengan rakyat atau “polisi sipil”. Polisi model ini tercipta karena mampu mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat dengan baik. Tampilan personil polisi selalu dihiasi senyum, sapa, dan salam saat bersentuhan dengan masyarakat. Di dalam persinggungan itu terjelma sikap yang bijak, merakyat, sehingga setiap anggota Polri akan tampil dengan itikad baik agar bisa bersahabat dengan rakyat.

Polri akan menjadi pelindung dan pelayan dengan menhindari kesan seram dan jauh dari unsur-unsur kekerasan. Polisi sipil yang mengayomi akan bertindak secara simpatik, menghargai hak warga sipil, serta tidak menonjolkan sikap arogan. Jika kemudian ada warga masyarakat yang diduga melakukan penyebar kebenciandi media sosial, akan ditangani secara tegas, tetapi tetap menghargai hak asasi manusia (HAM).

Membangun perpolisian sipil modern, maka pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian tidak sembarang diaplikasikan. Setidaknya mampu memotivasi masyarakat untuk membantu tugas-tugas polisi. Profesionalitas dan integritas anggota Polri hanya akan diterima masyarakat, jika dilandasi oleh sikap bijak dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra. Sosok reformis Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang digagas dalam visi-misi saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, bisa menjadi blunder jika SE disalah-artikan anggota di tingkat bawah.

Setiap anggota Polri tidak boleh hanya cakap menerjemahkan UU-ITE secara legalistik formal belaka, tetapi juga harus mampu menerjemahkan kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Konsep polisi sipil harus diintegrasikan dalam setiap langkah anggota Polri, agar warga masyarakat bersimpati dan mendukung tugas-tugas Polri.

Memang tidak mudah menjadi polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Sebab polisi sipil yang modern tidak boleh menjadi sumber masalah. Harus menjadi instrumen yang memberi solusi bagi setiap persoalan masyarakat. SE penanganan penyebar kebencian di media sosial, tidak boleh membuat pengguna media sosial menjadi resah. Kalau memang ada yang melanggar, silahkan diproses hukum tanpa ada indikasi kriminalisasi.(*)

Makassar, 2 November 2015