Pront Pemuda Pemerhati Bombana

OPINI, TIMURNEWS – Pada prinsipnya, konsep dasar Pemerintah Daerah Bombana melakukan peminjaman dana telah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pada aturan tersebut telah disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs (kalo minjam diluar Negeri), dan risiko operasional.

Maka, kami menilai keputusan pemerintah daerah untuk melakukan peminjaman dana tersebut adalah bukan solusi cerdas terhadap keberlangsungan dan kemandirian perekonomiann daerah, terutama dalam hal mengatasi defisit APBD, sebab :

Yang pertama, soalan yang paling mendasar adalah hal tersebut dapat memanjakan daerah dengan berbagai protokol utang, bisa saja menjerumuskan daerah dalam cengkraman utang lembaga-lembaga kreditur.

Kedua, mungkin benar bahwa Kabupaten Bombana selama ini APBD nya belum sanggup membiayai belanja modal dan belanja infrastruktur, meskipun demikian Keputusan tersebut berkemungkinan akan membebani daerah, apabila penerusan pinjaman ini melahirkan resiko utang dan membebani APBD secara bertubi-tubi. Sementara di sisi lain, peminjaman tersebut bertujuan untuk pembiyaan defisit APBD. Malah yang terjadi sebaliknya, membebani dan menjerat APBD dalam lilitan utang. Hal itu dikarenakan ada risiko fiskal yang muncul dalam proses pengembaliannya.

Apalagi Kabupaten Bombana dengan tingkat ekspansi fiskal yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Bisa-bisa dana-dana semacam DAU, DAK dan dana insentif daerah lainnya, cuma dipakai untuk membayar tunggakan pokok atau beban bunga utang dan denda akibat utang nantinya.

Ketiga, persoalan penataan manajemen belanja daerah. Selama ini, hampir 70 persen porsi APBD dan dana transfer pemerintah pusat terpakai untuk belanja pegawai dll. Sementara belanja modal dan infrastruktur nyaris terbengkalai, apalagi yang nantinya APBD akan dibebankan dengan biaya pengembalian utang plus bunga dan fee yang harus diberikan pada kreditur, maka akan semakin banyak menciptakan kebocoran dalam APBD.

Secara sepintas memang benar bahwa dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur dapat memberikan income bagi daerah, akan tetapi dengan buruknya manajemen fiskal tersebut menimbulkan tanda tanya bahwa apakah Rencana pinjaman 300 Milyar tersebut dapat diporsikan sesuai dengan peruntukkannya?, bukannya pinjaman tersebut akan menambah beban biaya pada APBD ?.  والله أعلمُ بالـصـواب

Agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam lilitan utang kreditor, maka sebaiknya pemerintah berfikir ulang terkait skema utang-piutang. Jika skema ini dibiarkan tanpa koreksi, maka kabupaten Bombana akan tercekik utang secara masif dan berkelanjutan.

SOLUSI :

Dengan hadirnya beberapa perusahaan besar dibeberapa wilayah administrasi kabupaten Bombana seharusnya dapat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Bombana. Misalnya, di wilayah Kabaena terdapat perusahaan yang bergerak dibidang ESDM (Smelter), wilayah Rumbia terdapat perusahaan yang bergerak dibidang pertanian & perkebunan (bahkan di Kec. Mata Oleo juga terdapat perusahaan yang bergerak dibidang ESDM), untuk wilayah Poleang berdasarakan Data Potensi Wilayah yang ada di BAPPEDA terdapat banyak potensi; Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, dan lain sebagainya.

Jika potensi-potensi daerah tersebut mampu di manage secara profesional dan proporsional oleh pemerintah maka ketiga wilayah besar tersebut mampu mengatasi masalah perekonmian daerah secara menyeluruh, dengan begitu secara tidak langsung beban atas APBD dapat diminimalisir dan tidak terdapat banyak lobang didalamnya.

Seharusnya potensi tersebut kiranya mampu dilihat oleh pihak Pemerintah Daerah dan pihak Legislatif dalam kapasitas sebagai fungsi kontrol terhadap Pemda sehingga kami berharap kepada seluruh stakeholder mampu melihat peluang serta menentukan sikap yang berorientasi public service dan kemandirian daerah. (W/B)

Oleh : Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B)

sumber: https://wonuabombana.com/pinjaman-dana-pemerintah-daerah-bombana-bukan-solusi-cerdas-mengatasi-defisit-apbd/