Laporan : A. AR. Rakhmansya Iskandar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) mengenai Izin Penelitian Berbasis Online dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Se Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (21/09/2020)

Sebanyak 241 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Keagamaan Islam Swasta dalam lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi Dan Gorontalo dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Papua dan Maluku menghadiri undangan yang diselenggarakan panitia secara Luring. Tampak Suasana para undangan mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Pengaturan kursi diatur dalam posisi tetap menjaga jarak aman.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel Dr. Jayadi Nas, S. Sos, M. Si yang juga selaku ketua Panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pemerintahan Sulsel yang Bersih Melayani di Dinas yang dipimpinnya, salah satunya melakukan terobosan inovasi pelayanan izin penelitian kurang dari 5 menit melalui Aplikasi New Normal Inovation Sistem Informasi Penelitian secara online Kampus (Aplikasi NENI Si Lincah)

“Kita ingin adanya kesepahaman bersama dan bentuk legalitas dari pimpinan perguruan tinggi sekaligus sosialisasi aplikasi Online, tidak ada lagi kerumunan orang dan antrian panjang apalagi dimasa pandemi ini. Sekarang hanya 4 sampai 5 menit izin sudah selesai, mereka bisa urus sendiri dirumah, bisa urus dalam perjalanan dan bisa diurus dikampus dan dimana saja tanpa mereka berhadapan langsung dengan pelayanan kami. Inilah upaya inovasi dalam rangka mempercepat proses dan sekaligus terciptanya pemerintahan bersih melayani”, ungkapnya.

Mantan Ketua KPU Provinsi Sulsel itu menambahkan bahwa Sejauh ini DPMPTSP Provinsi Sulsel yang kini dipimpinnya melayani 321 jenis perizinan. Setiap tahunnya memproses 35 ribu izin.

“ada 321 izin yang kami kelola. Setiap tahun ada 35 ribu izin dari 35 ribu tersebut 53 persen itu adalah izin penelitian, dengan Aplikasi NENI Si Lincah secara online maka 53 persen tugas kami sudah selesai” tambahnya.

Acara penandatangan MoU tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Prof Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah, M. Agr, Kepala DPMPTSP Dr Jayadi Nas, S. Sos, M. Si, Pj. Walikota Makassar Prof. Dr. Ir Rudy Jamaluddin. M. Eng. Kepala LL DIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo Prof. Dr. Jasruddin, M. Si, Koordinator Kopertais Wilayah VIII Sulawesi Papua Dan Maluku, Para Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Sulsel, Ketua Tim Birokrasi Reformasi, Kepala Organisasi Perangkap Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulsel HM. Nurdin Abdullah dalam sambutannya memberikan apresiasi yang dilakukan Dinas DMPSTP melahirkan inovasi teknologi Online untuk mempermudah Perguruan Tinggi dalam memperoleh pelayanan perizinan penelitian dimasa pandemi.

Orang nomor satu di sulsel tersebut berharap adanya peran perguruan tinggi bekerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha bersinergi dan berkolaborasi mendorong percepatan pembangunan di sulawesi selatan.

“Kita menyiapkan anggaran pengembangan melanjutkan pendidikan master atau doktor dibidang yang dibutuhkan untuk support potensi sumber daya alam katanya

“kita ingin seluruh unit usaha yang ada dan lembaga pemerintah yang ada wajib menerima magang sekaligus jika anak kita selesai nanti mereka bisa bekerja mendapatkan upah”, lanjut Nurdin.

Ditempat yang sama, Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar yang diwakili oleh Kepala Urusan Humas dan Kerja Sama, Imran ST, MT mengapresiasi inovasi terobosan yang ditempuh DPMPTSP yang peka terhadap perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

“sangat membantu sekali bagi Dosen dan mahasiswa tidak lagi menunggu berhari hari hanya untuk mengurus izin penelitiannya apalagi dimasa pandemi sekarang ini”, tuturnya.