Pasar butung makassar
Int

MAKASSAR, TIMURNEWS – Polimik siapa yang berhak menjadi Ketua dan pengelola Koperasi Serba Usaha Bina Duta, sebagai koperasi pengelola pasar butung makassar hingga saat ini masih terus bergulir. Bahkan kasus ini telah masuk keranah hukum.

Drs Muh Anwar yang merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha Bina Duta, tetap ngotot jika hingga saat ini dia masih ketua yang sah pada koperasi tersebut, dimana SK yang dimilikinya baru berakhir pada 2020 sejak berlakunya 2015 lalu.

Jika pun ada pihak yang mengaku pengurus baru atau ketua baru pada koperasi tersebut maka pengurus tersebut tidak sah. Pihak Muh Anwar menjelaskan pihak yang mengklaim sebagai pengurus baru tersebut terpilih atas dasar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebenarnya hanya akal-akalan saja, karena tidak pernah dilaksanakan RALB.

“Kami tidak megakui kepengurusan baru,” kata perwakilan Muh Anwar, Kamis (11/07/2019).

Pihak Muh Anwar tidak pernah mebantah jika memang pernah dilaksanakan rapat dan dia sendiri yang membuat undangan selaku ketua, tapi rapat yang dilaksanakan tersebut bukan Rapat Anggota Luar Biasa melainkan rapat biasa.

Sementara Andri Yusuf yang merupakan Ketua koperasi
Serba Usaha Bina Duta yang baru, melalu penasehat hukumnya Yaddi SH, menjelaskan, jika ada pihak yang mengatakan telah terjadi dualisme pengelola di koperasi Serba Usaha Bina Duta, maka tanggapan tersebut sudah salah karena saat ini sudah ada pengelola baru yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan 18 Januari 2019 lalu.

Dimana, kata Yaddi dalam kepengurusan baru ditetapkan Andri Yusuf sebagai ketua, sementara ketua lama menjabat sebagai sekretaris dalam kepengurusan baru.

“Jika mereka mengatakan ketua baru tidak sah, tolong dibuktikan,” kata Yaddi.

Jika salah satu alasan mereka penyebab tidak sahnya pengelola baru karena tidak ada penetapan dari Dinas Koperasi Kota Makassar, maka tanggapan tersebut telah keliru karena forum tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Sementara RAT telah dilaksanakan dan disahkan. Jika pun mereka tidak pernah mengakui dilaksanakan RAT terus kenapa Muh Anwar membuat dan menyebarkan undangan rapat,” ucap Yaddi.

Nah jelas-jelas, kata Yaddi pada 18 Januari 2019 telah disebarkan undangan kepada anggota koperasi Serba Usaha Bina Duta perihal undangan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dimana dalam surat tersebut yang dibahas mengenai rencana diadakannya perubahan struktur kepengurusan priode 2015-2020 dan bertepatan dengan tahun buku 2018.

Terkait persoalan yang terjadi pada pengelola pasar butung Dirut PD Pasar Makassar Raya, Syafrullah mengatakan, pihaknya tidak mau ikut-ikutan terlibat didalamnya.

“Kami cukup mengetahui jika disana ada masalah seperti itu,” kata Syafrullah.

Terkait surat pemberitahuan yang telah dilayangkan PD Pasar pada pengelola agar menghentikan segala aktivitas di pasar butung yang hingga kini tidak diindahkan oleh pengelola. Syafrullah menjelaskan pihaknya sementara menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian kapan kesipan mereka melakukan pengamanan.

“Jika pihak kepolisian sudah siap melakukan pengamanan maka kami akan melakukan eksekusi terhadap pengelola yang masih beroperasi,” kata Syafrullah.

Syafrullah juga menjelaskan telah menerima saran dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan eksekusi terlebih dulu karena kedua pengelola saat inj sementara berproses di pengadilan.

“Nanti setelah ada keputusan tetap dari pengadilan baru kami akan eksekusi,” katanya.

Adapun surat teguran yang telah dilayangkan PD Pasar pada pengelola pasar butung terkait temuan BPKP yang menyebutkan telah terjadi lerugian nagara dalam hal ini pemkot makassar. Dimana pengelola tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, menyebutkan pengelola pasar butung diwajibkan membayar retribusi Rp27.700 juta perbulan namun kenyataanya pengelola hanya menyetor retribusi Rp1 juta perbulan.

“Rp26.700 jutanya kemana, dan ini sudah berlangsung sejak 2012 lalu” kata Syafrullah.

Dia juga mengharapkan agar BPKP bisa segera menyelesaikan temuannya tersebut. Jika pun, kata Syafrullah tidak bisa terselesaikan maka pihaknya akan menempuh jalur pidana.(*)