Filipina Setujui Indonesia Gunakan Kouta Negara Tersebut
JAKARTA, LINTAS SULSEL – Tahun 2016 ini, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan jatah kuota haji Indonesia 168.000. Tentu ada pengurangan jika dibandingkan pada 2011 lalu dimana dimana Indonesia masih mendapatkan jatah kuota haji 221.000 orang. Efeknya, menyebabkan antrean panjang dan membuka celah bagi perjalanan haji ilegal.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya agar Arab Saudi menambah kouta haji Indonesia. Presiden Joko Widodo di sela-sela perhelatan G-20 di Hangzhou, Cina, 4-5 September lalu, memanfaatkan moment tersebut berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia dan delegasi kedua negara mencapai kesepakatan.
Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan, “Kita sudah berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou, bahwa kita ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah.”
Selain meminta penambahan jatah kuota haji Indonesia, presiden juga tambahan kuota dari negara-negara yang kuota jamaah hajinya tidak terserap secara maksimal.
“Saya juga sampaikan tambahan itu juga bisa ditambah lagi dengan kuota yang diberikan Filipina, Singapura, Jepang, yang tidak terpakai, akan kita pakai semuanya,” katanya.
Namun berapa jumlah penambahan kouta haji Indonesia yang akan diberikan, Jokowi mengatakan belum bisa disampaikan hitungannya. Mungkin jumlahnya akan disampaikan Raja Salman ketika berkunjung ke Indonesia.
“Mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia plus kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang. Itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan,” kata presiden.
Terkait keinginan presiden menggunakan kouta haji Filipina yang tidak digunakan juga telah disampaikan secara langsung Jokowi kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa hari lalu. Dan mendapatkan sambutan cukup menggembirakan dimana Duterte, mempersilahkan pemerintah Indonesia menggunakan kuota haji Filipina.
Namun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.
“Prosedurnya akan kita benarkan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan “ruwet” di situ,” tegasnya. (sesumber)
