Ketua PB HMI Bidang Hukum dan HAM, Muh. Imam Taufiq

MAKASSAR, TIMURNEWS.COM – Atas peristiwa kemarin tepatnya, Senin (19/08/2019), di depan kantor DPRD provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko sulselbar beserta HMI Cabang Makassar setingkat Korkom dan Komisariat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada saat para demonstran menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD tiba-tiba diserang oleh massa yang tidak dikenal yang diduga merupakan massa pendukung Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada saat terjadinya penyerangan, para demostran berlari meninggalkan lokasi aksi dan meninggalkan semua perlengkapan demonstrasi.

Para massa tersebut merusak semua perlengkapan aksi para demonstran yaitu menginjak dan membakar bendera organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan salah satu peserta aksi dipukuli dan dianiaya sehingga menimbulkan cidera yang cukup serius pada bagian lengan dan perut terbukti dengan adanya permintaan visum et Repertum dari pihak Kepolisian dengan Nopol : K/2/92/VIII/2019/ VER.

Atas peristiwa tersebut, melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/08/2019), Ketua PB HMI Bidang Hukum dan HAM, Muh. Imam Taufiq meminta kepada pihak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas aksi premanisme yang berakibat pengrusakan bendera HMI dan penganiayaan terhadap salah satu peserta aksi yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal dan menangkap pelaku penganiayaan.


Imam juga mengatakan bahwa akan segera membentuk tim investigasi mengenai aksi premanisme dan penganiayaan tersebut. Hal ini dikuatkan berdasarkan surat rekomendasi oleh Ketua Umum PB HMI Respiratory Saddam Aljihad.
Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa sangat menyayangkan aparatur Kepolisian yang menjaga jalannya proses aksi tersebut karena tidak prenventif dan progresif mencegah aksi premanisme dan pemukulan terhadap para peserta aksi.

“Seharusnya pihak Kepolisian bertugas untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta aksi, menjamin kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” kata Imam.

Maka dari itu Imam juga meminta kepada Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kapolda SulSelbar beserta Kapolrestabes Makassar agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. (ris)