MAMUJU, TIMURNEWS.COM – Pasca penetapan calon bupati dan wakil bupati maupun walikota 24 Agustus besok, secara langsung islah terbatas antara kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol selesai.

NH: Pasca Penetapan Calon Islah Terbatas Selesai
GOLKAR : Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat memimpin rapat tertutup diklat dan penyegaran kader Partai Golkar Provensi Sulawesi Barat (Sulbar) di di Hotel Maleo Mamuju, Minggu (23/8).

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid, usai menggelar diklat dan penyegaran kader Partai Golkar Provensi Sulawesi Barat (Sulbar) di di Hotel Maleo Mamuju, Minggu (23/8).

“Kita tunggu hasil putusan pendaftran paslon bupati dan wakil bupati serta walikota yang diusung oleh Partai Golkar besok. Setelah penetapan calon selesai, maka secara langsung islah sementara kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono selesai dan menetapkan kepengurusan ARB yang sah,” kata sapaan akrab NH itu.

Karena menurutnya, islah sementara yang di bangun antara kubu ARB dan Agung Laksono hanya untuk menyepakati agenda besar di 2015, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember.

“Hasil putusan Pengadilan Jakarta Utara, telah menetapkan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan ARB lah yang sah. Undang-Undang (UU) mengatakan, bahwa keputusan pengadilan setara dengan UU,” lanjut NH.

“Maka dari itu, kemarin kita mengalah tidak mau menggunakan putusan pengadilan demi kepentingan yang lebih besar di tahun ini,” ujarnya.

Dengan berakhirnya islah sementara pasca penetapan calon nantinya, kata NH, seluruh instrumen organisasi dan aturan yang di keluarkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali adalah sah dan berlaku dengan menetapkan calon bupati dan wakil bupati serta walikota sesuai kesepakatan tim 10 maupun yang tidak masuk dalam kesepakatan tim 10 Partai Golkar di pilkada serentak ini,” terangnya.

Berkaitan dengan itu, NH menuturkan, kepengurusan DPP Partai Golkar Munas Bali telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani ARB dan Idrus Marham. Dan dalam SK tersebut tertuan tiga keputusan diataranya sebagai sebagai berikut. Pertama menetapkan calon, kedua mengitruksikan untuk mendaftar, yang ke tiga SK itu bersifat fainal dan mengikat.

“Apabila ada kader yang tidak mengikuti aturan SK itu, maka akan di beri sanksi. Itulah yang kami tekankan dalam rapat tadi,” bebernya.

Selaku Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar versi Munas Bali, NH meyakini calon yang diusung partainya di empat kabupaten di Sulbar dapat memenangkan perhelatan pilkada.

“Moga calon kami di tetapkan besok. Dan terkait kendalah-kendala soal rekomendasi itu hanya kekakuan KPUD saja, kami dalam mengeluarkan rekomendasi itu punya prosedur. Dan kami juga meyakini, dari 4 kabupaten di Sulbar dapat di menangkan oleh calon usungan Partai Golkar. Ya maksimal 3 kabupaten lah, karena hasil survei membuktikan calon Golkar itu diatas surveinya,” tuturnya.

Keyakinan partainya dapat menjadi pemenang di pilkada serentak kali ini, berdasarkar sejarah kejayaan Sulbar yang dibesarkan melalui Partai Golkar.”Partai Golkar yang memang membesarkan daerah ini. Jadi kami yakin menang,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh kader maupun pengurus Partai Golkar untuk total memenangkan paslon bupati dan wakil bupati di Sulbar yang diusung Partai Golkar.

“Konsekuensi Peraturan Organisasi (PO) nomor 13 sesuai turunannya SK yang mengintruksikan mendaftar dan memenangkan calon bupati dan wakil bupati, jika ada kader yang tidak melakukan itu akan di beri sanksi. Sanksinya itu tergantung teguran sampai tiga kali, skorsing tiga kali,
kalau masih melanggar langsung dipecat. Saya tegas dalam menjalankan aturan,” tandasnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulbar Muhyina Muin untuk menghadirkan seluruh pengurus DPD dan Fraksi Partai Golkar serta para kader yang duduk sebagai legislator.

“Kepada Muhyina, menjelang kampaye saya minta untuk menghadiri Fraksi Partai Golkar tanpa kecuali dan kader yang duduk sebagai legislator serta pengurus DPD semua kabupaten, yang akan saya jadikan ujung tombak pemenangan termasuk sampai ranting. Karena Fraksi Partai Golkar pasti ada pemilih panatiknya, jika ada yang tidak melakukan itu laporkan ke saya,” tutupnya.(ri)