Oleh Marwan Mas

(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)

 

Prof Marwan Mas
Prof Marwan Mas

Isu hangat di ruang publik akhir-akhir ini yang mendapat perhatian besar masyarakat, adalah dugaan pertemuan petinggi Ketua DPR, Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT.Freeport. Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM), Sudirman Said bahwa Setya Novanto sudah tiga kali bertemu dengan pihak Freeport. Ia diduga meminta saham 20% yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan janji proses perpanjangan kontrak Freeport berjalan mulus.
Di dunia media sosial, peristiwa itu diplesetkan “papa minta saham” setelah sebelumnya marak beredar “mama minta pulsa”.

Bukan hanya itu, menurut Sudirman, politisi itu juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut (Media Indonesia, 18/11/2015). Sangat wajar apabila Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK marah atas pencatutan namanya. Malah wakil presiden meminta agar kasus itu tidak hanya diproses secara politik, melainkan juga dibawa ke ranah hukum jika ada bukti yang kuat terjadi tindak pidana.

Menteri ESDM telah melaporkan temuannya itu pada Senin (16/11/2015) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dengan membawa bukti transkrip pembicaraan negosiasi. Langkah itu patut diapresiasi agar dapat menjadi penjeraan dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tanpa bermaksud mengangkangi asas praduga tak bersalah, tetapi jika dugaan itu betul, maka semakin lengkaplah kebobrokan negeri ini yang membuat rakyat semakin tidak percaya.

Budaya Malu

Meskipun tidak mengatasnamakan institusi DPR, tetapi janji yang diberikan untuk memuluskan negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, selain diduga melanggar etika wakil rakyat, juga dapat dijerat ke ranah hukum. Seperti adagium “tidak ada makan siang gratis”, sehingga janji-janji di ruang gelap harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas tuntas. Tidak boleh hanya diproses pelanggaran etika yang kadang tidak membawa efek penjeraan.

Fenomena korupsi di negeri ini betul-betul sebuah momok. Ganas seganas dengan hantaman tsunami yang tidak mengenal siapa sasaran dan korbannya. Ternyata praktik persekongkolan untuk mengeruk keuntungan sendiri tidak mengenal waktu dan sasaran. Maka itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan pengusutan. KPK selaku institusi pemberantas korupsi, maka tentu pengusutannya diarahkan pada dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Apakah janji memuluskan perpanjangan kontrak tambang emas terbesar di Papua dengan meminta imbalan, masuk ranah korupsi. Hal itu dapat dikaji dalam Pasal 3 UU Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Janji untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport yang sebetulnya dikritisi masyarakat dengan imbalan saham, bahkan mencatut nama presiden dan wakil presiden adalah perbuatan tercela yang dapat digiring pada penyahgunaan wewenang.

Apakah pertemuan Ketua DPR dengan pihak Freeport termasuk kewenangan anggota DPR? Itulah yang akan ditelisik KPK. Perlu kajian dan penelusuran hukum, yang tentu saja tidak bermaksud memvonis. Hal itu barulah dugaan sehingga harus tetap menghargai asas praduga tak beralah. Begitu pula laporan ke MKD yang diduga melanggar kode etik anggota dewan, harus diproses. Publik ingin wakil rakyat yang terhormat tidak merusak citranya dengan memanfaatkan beragam cara yang berpotensi menguntungkan diri sendiri.

Wakil rakyat harus dibersihkan dari sikap oportunis yang acapkali memanfaatkan setiap kesempatan dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Demi kekuasaan yang berlandaskan uang, apapun akan dilakukan untuk memuaskan kepentingan sendiri dan kelompok. Jika MKD menemukan bukti kuat terjadi pelanggaran kode etik terhadap pertemuan dengan pihak Freeport, harus diberi sanksi berat. Rakyat geram melihat permainan kongkalikong menjadi “budaya negatif”. Semuanya dilibas gara-gara uang dianggap segalanya dalam kehidupan dunia.

Vokalis Baru

Untuk mengawal sidang etik, tiga fraksi DPR pendukung pemerintah memasukkan nama baru untuk mengganti anggota fraksi yang duduk di MKD. Fraksi PDI-P memasukkan Henry Yosodiningrat menggantikan M.Prakosa, Akbar Faisal dari Fraksi Partai NasDem menggantikan Fadholi. Sementara Fraksi PAN memasukkan dua nama baru, yaitu Sugiman menggantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan, dan A Bakrie menggantikan Ahmad Riski Sadiq (Suara Pembaruan, 25/11/2015).

Pergeseran anggota MKD juga dilakukan Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasongko digantikan Fandi Utomo. Status para anggota baru bersifat sementara yang biasa disebut Bawah Kendali Operasi (BKO). Praktik itu acapkali dilakukan untuk peristiwa penting, seperti voting calon pimpinan KPK atau pemilihan pejabat penting negara lainnya. Lebih dari itu, nama-nama tersebut diharapkan menjadi “vokalis baru” di MKD dalam menjaga dan melaksanakan peradilan secara objektif dan profesional.

Hanya saja, Henry Yosodiningrat yang diajukan Fraksi PDI-P ditolak pimpinan MKD karena yang bersangkutan masih dalam status menjalani sanksi etik terkait pemalsuan kop surat DPR. Dari satu aspek, penolakan itu dapat dipahami karena untuk menjadi hakim dalam suatu sidang, termasuk sidang kode etik, tidak boleh ada cacat etika dan hukum. Ia harus bersih dari noda agar pendapat dan putusannya memiliki kredibiltas.

Sidang kode etik bagi Ketua DPR untuk yang kedua kalinya yang sebelumnya dijatuhi sanksi “teguran lisan”, merupakan pertaruhan martabat dan kehormatan DPR. MKD memutuskan kasus Setya Novanto dilanjutkan ke persidangan. Sebelumnya anggota MKD bersilang pendapat terkait legal standing (kedudukan hukum) Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor. Perdebatan itu berakhir setelah ahli bahasa, Yayah Bachria Mugnisjah menjelaskan Sudirman Said punya legal standing sebagai pelapor,

Kendati MKD akan melakukan sidang terbuka, bukan berarti masalah sudah selesai. Potensi pembiasan arah sidang etik yang transparan dan objektif sangat terbuka. Jalan terjal bisa saja menghadang, apalagi pertemuan Koalisi Merah Putih (KMP) diduga akan mengawal Setya Novanto agar tidak dijatuhi sanksi berat. Mengawasi proses penanganan kasus itu merupakan keniscayaan. Semua komponen masyarakat mesti mengawal dan mengingatkan anggota MKD untuk tidak main-main.

Anggota MKD tidak boleh mengabaikan aspirasi rakyat yang menginginkan kasus Ketua DPR dituntaskan. Jika pun Setya Novanto merasa tidak bersalah, silahkan dibuktikan di depan sidang kode etik. Bahkan dapat melaporkan balik Menteri ESDM jika laporan itu dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Kita tidak ingin terjadi pertarungan di pusat kekuasaan untuk memperebutkan kepentingan kelompok.

Apalagi menurut Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, apa yang terjadi di Freeport merupakan pertarungan antar-geng. Mereka saling berebut pengaruh untuk meraih keuntungan sendiri dan kelomponya. Boleh jadi pertarungan itu akan semakin sengit sejalan dengan berkembangnya permintaan saham di berbagai investor luar negeri. Proses di MKD harus mengurai dugaan “papa minta saham” menjadi terang benderang sekaligus dihentikan perkembangannya.

Makassar, 26 November 2015