Kebijakan Yang Berkesan Diskriminasi dan TendensiusOleh – Amiruddin, SE ( Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra Periode 2016 -2017

 

 

 

 

Upaya pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga warisan kebudayaan melalui bahasa daerah dengan memasukkan dalam muatan lokal tentu ini adalah hal yang perlu diapresiasi. Namun dilain sisi tentu sangat menyayat hati jika pengambilan kebijakan itu dilakukan secara diskriminatif dan tendensius.

Secara umum di Sulawesi Barat kita mengenal dua kerajaan yakni Pitu Ulunna salu dan Pitu Ba’bana Binanga yang secara histori telah gamblang di jelaskan dalam berbagai literatur . Sehingga tentu tidak ada alasan untuk tidak mengkaji lebih jauh atas histori keduanya lalu merumuskan sebuah kebijakan demi penguatan nilai – nilai cultural.

Adanya upaya pemerintah provinsi Sulawesi Barat melalui dinas pendidikan menjadikan bahasa Mandar sebagai bahan muatal lokal di SMA yang ada di Sulawesi Barat tentu dinilai syarat dengan kata Tendensius dan Diskriminasasi terhadap suku suku lain yang ada di Sulbar yang tergabung dalam PUS dan PBB

Hal ini jelas terlihat melalui Loka karya Rumusan Penamaan Muatal Lokal Bahasa dijenjang SMA Sulawesi Barat pada pada 26 s/d 28 Juni 2018 yang telah dihelat di D, Maleo Hotel yang di hadiri sejumlah Tokoh Masyarakat, Budayawan, Seniman, Sastrawan dan sejumlah kepala Sekolah Se-Sulbar.

Menelaah dari hasil loka karya tersebut berdasarkan pemikiran yang di sampaikan dalam 8 poin yang ada, bahwa nama muatal lokal bahasa Daerah Sulawesi Barat adalah Bahasa dan Sastra Mandar dan akan di berlakukan pada tahun 2020 di semua sekolah yang di Sulawesi Barat .

Dalam poin ke 2 diantara 8 poin hasil pemikiran tersebut yang di paparkan oleh Dr. Ramli, M. Hum yang mengemukakan hasil penelitian peneliti jepang yang bernama Yamaguci yang memberikan kesan bahwa kelompok bahasa di Pitu Ulunna salu tidak jelas dan tidak berwujud. Klaim ilmu dan anggapan masyarakat tidak sejalan.

Dari hal ini tentu dibutuhkan penegasan secara ilmiah tanpa kemudian menjadi sebuah suku berada posisi subordinat dan superior yang implikasinya akan melahirkan ketersinggungan antara satu suku dengan suku yang lain.

Adanya upaya membuat muatal lokal ” Bahasa dan Sastra Mandar ” yang akan di terapkan di semua SMA pada tahun 2020 yang ada di Provinsi Sulawesi Barat telah syarat dengan kata tendensius dan Diskriminasi terhadap suku dan bahasa PUS dan PBB di Sulawesi barat.

Alangkah baiknya jika Muatan Lokal tersebut di beri nama ” Bahasa Dan Sastra PUS-PBB” pembagian muatan materinya bisa melalui per BAB namun jika nama muatal lokal tersebut “Bahasa Dan Sastra Mandar ” akan berkesan tendensius dan mendiskriminasi yang lain.

Kita sudah bisa bayangkan 20 tahun kemudian jika itu di terapkan muatal lokal “bahasa dan sastra mandar ” bahasa lain seperti bahasa Mamuju dan Pakkado (PUS) akan musnah secara perlahan karena generasi kedua suku tersebut yang sering menggunakan bahasanya telah di paksa untuk berbahasa Mandar.

Selain itu jika memang peneliti jepang yang bernama Yamaguci yang memberikan kesan bahwa kelompok bahasa di Pitu Ulunna salu tidak jelas dan tidak berwujud maka tentu perlu kiranya menggunakan sebuah metode penelitian yakni ” Triangulasi ” yang dimana pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal dan tidak terkesan tendensius.

Dalam pendekatan metode Triangulasi seorang peneliti dipandang perlu untuk semaksimal mungkin untuk berusaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.