MAMUJU, TIMURNEWS.COM – Jelang penetapan calon bupati dan wakil bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 24 Agustus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) Usman Suhurya, menghimbau kembali kepada KPU tingkat kabupaten untuk menegakkan asas keterbukaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu.

Jelang Penetapan Calon, KPU Sulbar Himbau Jajarannya untuk Terbuka
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) Usman Suhurya,

“Terbuka kan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu, harus bisa membangun akses yang memungkinkan semua pihak dapat mengetahui informasi. Terutama kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, kita harus terbuka untuk melakukan proses-proses penyelesaian dalam keberatan itu,” kata Usman saat dihubungi, Sabtu (22/8).

Selain berharap kepada jajaranya untuk dapat terbuka dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara, Usman juga mengharapkan kepada partai politik (parpol) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) serta seluruh stake holder, untuk dapat bekerja sama dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam menyukseskan pilkada serentak yang di gelar 9 Desember.

“Kita juga berharap kepada parpol dan pemda serta stake holder yang terlibat dalam penyelnggaraan pilkada itu harus terbuka, karena menjadi sikap yang sangat penting. Tanpa itu, akan menjadi sulit untuk membangun koordinasi dan kerjasama yang baik,” harapnya.

Karene menurutnya, selaku penyelenggara pemilu keterbukaan itu sangat penting dan mendasar. Maka dari itu, untuk mewujudkan keterbukaan pihaknya akan menjalankan sesuai prosedur dalam mengakses informasi yang dibutuhkan publik.

“Sikap terbuka juga memiliki standar dan proses prosedur, kita tidak lantas terbuka tanpa mengikuti prosedur, karena di KPU memiliki nilai-nilai dan tata cara yang harus dikedepankan. Dengan demikian, pihak-pihak yang menghendaki terbuka juga harus mengikuti tata cara dan prosedural yang ada,” paparnya.

Selaku penyelenggara pemilu, Usman juga berharap pilkada yang kali pertama digelar serentak dapat berjalan sesuai harapan tanpa ada pasangan calon (paslon) yang digugurkan lebih awal, hanya karena tidak mentaati aturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu.

“Aturanya kan sudah jelas dan eksplisit, bagaimana peserta pilkada harus mengikuti kampaye sesuai aturan yang ada. Kita juga mengharapkan kepada peserta dan Bawaslu untuk melakukan tugas kita masing-masing, kalau terkait penyelesaian pelanggaran kan sudah ada lembaga terkait untuk berupaya maksimal menyukseskan pemilu,” terangnya.

Dirinya menambahkan, kepada peserta pilkada juga harus sadar aturan dalam menertibkan Alat Peraga Kampaye (APK) sesuai batas kampaye yang telah di tentukan, sebelum pihak penyelenggara pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan.(ri)