Drive Grab Bike Siap Maju Menjadi Anggota DPR RI
Drive Grab Bike Siap Maju Menjadi Anggota DPR RI ke

TIMURNEWS – Penyedia layanan transportasi berbasis online Grab dilaporkan oleh para driver yang telah menjadi mitranya ke Komisi pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) atas tuduhan dugaan pelanggan kemitraan.

Laparan tersebut disampaikan, Komisioner KPPU,Guntur Syahputra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/11/2018). Dia mengatakan laporan terkait pelanggaran kemitraan tersebut terjadi di Medan, Sumatera Utara.

Sebelum pelaporan dilakukan, para mitra pengemudi pun menurutnya sempat berdemo di depan Kantor KPPU Medan pada Oktober 2018.

Dalam aksi tersebut para mitra pengemudi menuntut ada perhatian khusus terkait pelanggaran.

Menurut Guntur pihaknya saat ini sudah menerima laporan dari mitra pengemudi Grab tersebut.

“Sudah masuk pada tahap penelitian,” ujar Guntur.

Menurut dia, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, KPPU memang berwenang melakukan pengawasan terhadap kemitraan yang berpotensi menyalahgunakan posisi tawar.

Lanjut dia, sebagai pelaku usaha besar dengan posisi dominan, aplikator dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap mitra pengemudinya yang diposisikan sebagai pelaku usaha kecil.

Jika memang terbukti terjadi skema kemitraan yang menyalahgunakan atau abusif dan merugikan mitra lebih kecil, KPPU menurutnya tidak segan akan memberikan sanksi berat.

Sanksinya bisa berupa penutupan usaha atau dikenakan denda Rp 10 miliar.

“Dam instansi yang memberikan izin usaha tersebut wajib menjalankannya maksimal 30 hari setelah penetapan sanksi,” kata Guntur.

Guntur belum bisa memastikan kapan penelitian atas laporan mitra pengemudi Grab tersebut rampung.