MAKASSAR, TIMURNEWS – Ketua Pansus RPJMD, Selle KS Dalle menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sebelum masa jabatan berakhir. Utamanya masalah pengurangan angka kemiskinan. Kata Selle belum sesuai dengan target RPJMD.

Hal itu diungkapkan Selle usai menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur periode 2013-2018. “Belum terealisasi. Dari segi target pengurangan angka kemiskinan belum tercapai sesuai yang tertuang dalam RPJMD,” bebernya.

Ia juga mengatakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemprov sangat fantastis. Ia ragu, pemprov bisa mencapainya. Perlu data yang akurat.”Kita lihat dulu data yang disampaikan Pemprov dengan BPS. Jangan berspekulasi,” tegasnya.

Selle mengatakan Pemprov di jaman SAYANG II memang hujan penghargaan. Namun tak berarti jika tak mampu mencapai target realisasi RPJMD.
“Ukuran kesuksesan sebuah periode pemerintahan itu dilihat pada target RPJMD itu tercapai atau tidak. Kita apresiasi penghargaannya, tapi RPJMD-nya perlu dilihat dulu,” ungkap sekretaris Komisi B itu.
Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem menambahkan akan mengecek hasil RPJMD 2013-2018 mana yang tercapai dan tidak tercapai. Pansus diberi waktu seminggu untuk menyusun hasilnya. “Akan kita lihat capaiannya. Ukurannya di RPJMD apakah tercapai. Secara umum kita optimis tapi tunggu hasil dari pansus dulu,” tambahnya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur periode 2013-2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.”Beberapa hasil pembangunan yang dibagi menjadi tujuh indikator, berbagai upaya secara berkesinambungan telah dilaksanakan,” kata Syahrul dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (5/1).

Indikator pertama, menurut dia, yaitu mampu meningkatkan APBD Sulsel yang awalnya hanya Rp5,33 triliun. Tahun 2017 total APBD mencapai Rp9,14 triliun. “Angka ini jauh diatas rerata nasional yang hanya sebesar 5,79 persen. Dengan angka ini, Sulsel menempati ranking ke- tiga secara nasional,” katanya.

Selain itu, indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Yakni di tahun 2013 hanya 67,92 persen menjadi 69,76 persen pada 2016. “Peningkatan tersebut jauh di atas rata-rata tingkat nasional dengan kecepatan 0,93 persen. Hal ini mengindikasikan besarnya kesempatan masyarakat Sulsel untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan,” kata Syahrul.

Indikator ketiga, lanjut mantan Bupati Gowa itu, yaitu indikator keberhasilan ekonomi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi
Sulsel melambung tinggi diatas nasional. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 7,62 persen. Dan diprediksi pada Desember tahun 2017 mencapai 7,6 persen. Pada periode 2013-2017, rerata pertumbuhan ekonomi Sulsel berkisar 7,49 persen.
“Pertumbuhan itu berada di atas tingkat ekonomi nasional hanya dikisaran 5 persen sampai per tahun. Kita target tahun ini mencapai 7,8 persen dengan rata-rata 7,49 persen,” bebernya.

Dengan pertumbuhan rerata ekonomi sebesar 7,49 persen selama lima tahun terakhir, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 46,05 persen, dari Rp258 triliun pada tahun 2013 naik 23,78 persen menjadi Rp217 triliun.
Syahrul juga mengklaim angka inflasi terus mengalami penurunan. Sulsel berhasil mereduksi dari 6,2 persen di tahun 2013 di tahun 2013 menjadi 3,85 persen pada Oktober tahun 2017.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih atas peran serta dan dukungan dari seluruh pihak, diantaranya DPRD Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh warga Sulsel beserta seluruh elemennya dalam pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan. (*)