Prof Marwan Mas
Prof Marwan Mas

Oleh Marwan Mas

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan beberapa jam lagi, tepatnya Rabu 9 Desember 2015 besok. Tetapi ada hal yang menarik, Kementerian Dalam Negeri (Kompas, 14/11/2015) mencatat terjadi lonjakan penggunaan dana bansos (bansos) secara serentak di berbagai daerah hingga mencapai 1.000%. Yang mengkhawatirkan, karena terjadi pada tiga minggu menjelang pelaksanaan pilkada, terutama pada daerah yang melaksanakan pilkada. Jangan sampai dana bansos mengalami nasib seperti sebelumnya, marak dikucurkan untuk kepentingan memenangkan pilkada.

Publik tidak dapat menerima alasan pembenar terhadap pembengkakan dana bansos yang dicairkan menjelang pelaksanaan pilkada. Sangat sulit untuk tidak dicurigai terhaadap pencairan anggaran yang begitu besar. Segala kemungkinan bisa saja terjadi sebagaimana dikhawatirkan banyak orang. Belajar pada pemilu sebelumnya, begitu banyak dana bansos yang dicairkan pemerintah daerah dipakai untuk kepentingan politik.

Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbagai pihak mengusulkan pencairan dana bansos dihentikan sampai pemilu selesai. Begitu pula Presiden Jokowi, juga pernah menyatakan akan membekukan sementara pencairan dana bansos jelang pilkada. Tetapi rencana itu tidak pernah dilaksanakan karena menganggap dana bansos sebagai bantuan negara kepada rakyat yang membutuhkan.

Tanpa bermaksud menafikan kalau ada daerah yang betul-betul menyalurkan dana bansos sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi tidak salah kalau sejak awal dilakukan pengawasan ketat. Sebab di tengah kehidupan rakyat yang terhimpit oleh naiknya harga kebutuhan pokok, dana bansos bisa menjadi suplemen bagi rakyat miskin. Kenaikan penyaluran dana bansos sesuai temuan Kemendagri, memang bisa menjadi sinyal positif untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah, tetapi tidak boleh diselewengkan.

Laksana Pelampung

Dana bansos semestinya didesain, dianggarkan, dan hanya dialokasikan untuk rakyat yang membutuhkan. Laksana kecelakaan di laut, dana bansos merupakan “pelampung” di tengah lautan yang akan dipakai seseorang menyelamatkan diri agar tidak tenggelam. Tetapi realitas yang terlihat berkata lain, lebih banyak digunakan untuk kepentingan sendiri dan kelompok bagi yang punya kuasa. Celakanya, justru dipakai untuk kepentingan pilkada yang sangat rawan diselewengkan.

Celah penyelewengan dana bansos begitu mengaga dan tidak bisa dibendung setiap menjelang pemilihan umum. Para penentu kebijakan di kementerian dan pemerintahan daerah berlomba  menggelembungkan jumlah anggaran bansos dalam APBN dan APBD. Bukan rahasia lagi, peruntukan dana bansos sering berbias arah. Seharusnya dana itu difokuskan untuk mengangkat rakyat dari kubangan kemiskinan, tetpi dalam relitasnya dibelokkan demi memenuhi birahi politik kekuasaan.

Konspirasi penggunaan dana bansos disulap menjadi semacam kapital untuk meraih dukungan rakyat. Tahun 2014 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengirim surat kepada Presiden SBY yang memberi gambaran tentang potensi penyalahgunaan dana bansos. Ada dua rekomendasi KPK, pertama, mengusulkan agar dana bansos difokuskan di Kementerian Sosial. Bukan di setiap kementerian dan pemerintah daerah karena rawan disalahgunakan.

Kedua, agar pengucuran dana bansos ditunda, hingga pemilu atau pilkada berakhir. Betapa tidak, dana bansos begitu potensial diselewengkan petahana karena punya kuasa menyalurkan dana itu. Yang dibutuhkan bukan sekadar dukungan dan retorika verbal, melainkan aksi konkret untuk mengontrol dan menghentikan sementara penganggaran dan pencairan dana bansos dalam APBN dan APBD pada tahun pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.

Memang Jaksa Agung menurunkan tim khusus untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana bansos untuk kepentingan pilkada. Begitu pula KPK, meminta warga masyarakat melaporkan jika ada penyelewengan dana bansos jelang pilkada. Tetapi itu belum cukup, sebab begitu beragam modus yang dilakukan calon kepala daerah yang berposisi petahana.
Modus Korupsi

Keberhasilan pembangunan demokrasi yang menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, seharusnya mewarnai pelaksanaan pilkada. Elite partai harus konsisten menjalankan amanat rakyat, atau setidaknya jangan menjauh dari kehidupan rakyat. Peran parpol yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai infrastruktur demokrasi harus dijaga. Hanya parpol yang bisa mengajukan calon presiden dan calon anggota DPR. Itulah konstitusionalitas bagi parpol yang harus dijaga marwahnya agar pelaksanaan demokrasi ke depan lebih berkualitas..

Pembangunan demokrasi bukan sekadar menjalankan ketentuan prosedural, seperti memilih anggota DPR, memilih presiden/wakil presiden dan kepala daerah secara langsung. Rakyat juga ingin merasakan demokrasi substantif, yakni demokrasi yang secara serius memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Itu dapat dicapai kalau para elite politik dan kekuasaan tidak menghalalkan segala cara dalam mencari dana pilkada. Tidak akan ada demokrasi substantif dan berkualitas tanpa kedewasaan para elite yang bisa dijadikan panutan oleh rakyat.

Memang biaya pilkada tidak bisa dipisahkan sebagai sebuah kebutuhan, tetapi tidak diperoleh dari uang yang tidak halal. Para calon kepala daerah dan tim suksesnya akan selalu berupaya mencari dana, yang tentu saja tidak sedikit untuk membiayai pencalonannya. Tentu tidak ada persoalan bila dana yang dipakai memang dana pribadi ataupun hasil sumbangan yang legal. Namun, akan sangat menyedihkan bila yang dipakai anggaran negara, seperti dana bansos atau sumbangan ilegal yang tidak jelas diperoleh dari mana.

Bagi pejabat bupati yang menggantikan sementara bupati yang berakhir masa jabatannya, agar tidak ikut bermain dengan berbagai kepentingan untuk memenangkan calon tertentu. Jika ada indikasi kuat dana bansos yang sudah dicairkan dipakai untuk kepentingan pilkada, selain diproses hukum juga dapat dianulir kemenangan calon jika terpilih. Ketika tinggal bebarapa hari pelaksanaan pilkada, langkah administratif dengan memoratorium pencairannya paling tepat dilakukan.

Setidaknya modus korupsi dana bansos jelang pilkada dilakukan melalui pemberian bantuan tanpa permintaan alias proposal fiktif. Selain dana yang diberikan juga melebihi alokasi yang dianggarkan, juga memotong sebagian dana untuk digunakan buat tim sukses. Malah ada modus pemberian dana bansos karena alasan kepentingan sosial atau bencana, padahal di daerah itu tidak ada bencana. Itu salah satu modus konspirasi pengalihan alokasi dana bansos untuk kepentingan politik pilkada.

Kita ingin pilkada serentak besok berjalan jujur, adil, demokratis, dan tanpa kecurangan. Serangan fajar yang biasanya marak pada subuh hari jelang pencoblosan, harus dicegah karena pada hakikatnya membodohi rakyat. Para pemilik suara diharapkan datang ke TPS memberikan suaranya, kemudian memilih sosok yang betul-betul dipercaya akan membangun daerah dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Jangan memilih hanya karena hubungan keluarga, karena satu daerah, atau karena diberi uang, tetapi tidak diyakini calon bersangkutan mampu melaksanakan amanah.(*)

Makassar, 8 Desember 2015