Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada pemeriksaan sidang angket DPRD Sulsel, Jumat (02/08/2019) pekan lalu di DPRD Sulsel.

MAKASSAR, TIMURNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada pemeriksaan sidang angket DPRD Sulsel, Jumat (02/08/2019) pekan lalu di DPRD Sulsel. Mengatakan, akan segera meninjau ulang dan mengevaluasi kembali penunjukan Taufik Fachruddin yang tak lain iparnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel yang menjabat sejak November 2018 lalu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Badko HMI Sulselbar mendesak Gubernur Sulsel Segera menepati Janji yang telah diucapkannya. Bukan hanya itu, Syamsumarlin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Sulselbar juga mendesak panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada semua kontraktor yang diduga terlibat praktek KKN dalam tender 46 paket proyek senilai Rp 20,083 miliar.

Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel yang terkait dengan dugaan bagi-bagi proyek yakni Dinas Kehutanan sebanyak 33 paket proyek senilai Rp 11,7 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) tujuh paket proyek senilai Rp 6,1 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikuktura tujuh paket proyek senilai Rp 2,283 miliar.

Adapun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam “memuluskan” proyek seperti, Hajrah (kerabat dekat istri Gubernur NA), Mega (Adik Gubernur NA) dan Nahar (Menantu Gubernur NA).

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para kontraktor menurut, Syamsumarlin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Sulselbar sangat penting guna mengungkap secara transparan pada publik perihal kebenaran dugaan bagi-bagi proyek dan fee serta dugaan adanya makelar proyek dari kerabat dan keluarga Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. (*)