Syamsumarlin Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI SulselBar,

MAKASSAR, TIMURNEWS. COM – Sidang hak angket DPRD Sulsel terhadap Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman yang bergulir sejak 8 Juli 2019 lalu telah menarik perhatian publik khususnya masyarakat Sulawesi Selatan.

Beberapa kesaksian dan keterangan yang diberikan terperiksa dalam sidang tersebut telah membuka lebar mata kita soal pengelolaan pemerintahan yang sarat dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Mulai dari bagi-bagi proyek dan fee, dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel, hingga dugaan nepotisme dalam penempatan pejabat tertentu ikut mewarnai pemeriksaan dalam sidang angket tersebut.

Penunjukan langsung oleh Gubernur Nurdin Abdullah terhadap iparnya, Taufik Fachruddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel sejak November 2018 yang diungkap dalam pemeriksaan sidang angket.

Senin (29/07/2019) lalu semakin memperjelas adanya dugaan praktek KKN dalam penempatan posisi jabatan tertentu dari unsur keluarga Gubernur.

Selanjutnya, sidang hak angket yang digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel, Selasa (30/07/2019), telah mengungkap fakta baru dugaan keterlibatan Hajrah, Wakil Ketua PKK Sulawesi Selatan bersama Mega (adik Gubernur NA) dan Nahar (menantu Gubernur NA) diduga kuat terlibat sebagai makelar proyek di lingkup Pemprov Sulsel.

Dari beberapa fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses Sidang Hak Angket DPRD Sulsel tersebut, Badko HMI Sulselbar menilai kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dalam menjalankan pemerintahan di Sulawesi Selatan diduga kuat sarat praktek KKN yang telah menciderai amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan mandat dari Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur dengan tegas bahwa setiap pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis (written law) maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai norma yang tidak tertulis (unwritten law).

“Kami juga berharap kepada aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan agar dapat aktif melakukan penyelidikan atas temuan-temuan tersebut dalam upaya pengawasan dan penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses tender proyek pada lingkup Pemprov Sulsel,” kata Syamsumarlin Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI SulselBar, Rabu (31/07/2019).

Mantan Sekjen aktivis BEM Hukum UMI ini juga mengatakan, Badko HMI Sulselbar juga dalam waktu dekat akan melakukan drafting atas temuan-temuan tersebut dan akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum.( * )