Prof Marwan Mas
Prof Marwan Mas

Oleh : Marwan Mas
(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowaa, Makassar)

Meskipun Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR (16/12/2015), ternyata masih ada kalangan yang tidak puas. Penyebanya karena Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menjatuhkaan putusan bersalah melanggar kode etik DPR karena terbukti bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport dengan membawa seorang pengusaha. Dalam pertemuan yang dibuktikan dengan rekaman, ada permintaan saham kepada Freeport yang katanya akan diberikan kepada presiden dan wakil presiden.

Pengunduran diri itu dianggap antiklimaks, selain karena tidak ada putusan tegas MKD kalau Setya Novanto bersalah, juga karena dilakukan setelah terjadi gaduh di ruang publik. Sekiranya sejak awal dugaan pelanggaran etik mencuat ke ruang publik, kemudian langsung mengundurkan diri, tentu tidak akan terjadi polemik yang berkepanjangan selama hampir dua bulan. Rakyat dibuat gerah oleh proses peradilan MKD karena sejak awal anggota mejalis hakim terbelah dengan pandangannya masing-masing.

Tetapi begitulah paham politisi yang kadang membuat kita terperangah. Sekecil apapun peluang untuk meloloskan diri dari lubang jarum, akan selalu dimanfaatkan dengan memasang lebih dari dua skenario. Jika skenario satu tidak berhasil, ada skenario lain yang sudah disiapkan agar tidak menjadi korban sebuah keputusan. Apalagi “budaya mundur” sebagai tanggung jawab moral bagi pejabat jika disebut-sebut terlibat skandal etik, belum membudaya di kalangan penyelenggara negara.

Kecuali setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hanya segelintir politisi. Sebut saja, politisi dari Partai Demokrat, PPP, dan Partai NasDem yang mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka korupsi. Seharusnya persoalan etik dan hukum disikapi secara sinergis. Saat skandal etik diungkap di ruang publik dengan fakta yang kuat, langsung mengundurkan diri dari jabatannya.

Apa Selanjutnya?

Lantaran masih banyak kalangan yang menilai pilihan mundur tidak klimaks menuntaskan persoalan, sehingga mereka mendesak agar MKD bersidang kembali untuk membuat putuan bersalah. Setidaknya MKD tetap menjatuhkan putusan bersalah sesuai pendapat mayoritas dari 17 hakim MKD bahwa Setya Novanto bersalah melakukan “pelanggaran sedang” dengan sanksi dipecat dari Ketua DPR.

Tentu tujuannya agar Setya Novanto cacat moral untuk memperoleh jabatan di DPR. Saat ini, Setya Novanto ditunjuk partainya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, sementara pejabat sebelumnya, Ade Komaruddin diusulkan menggantikannya Ketua DPR. Meskipun Ketua Fraksi bukan alat kelengkapan DPR tetapi tetap mendapat fasilitas DPR, yang teentu saja dipertanyakan kredibiltasnya.

Namun, MKD menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sesuai UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Jika ada anggota DPR yang menjabat pimpinan dan alat kelengkapan DPR sedang menjalano sidang, kemudian mengundurkan diri sebelum putusan dibacakan, maka sidang MKD ditutup jika surat pengunduran diri diterima. Apalagi ujungnya tetap sama, yaitu Setya Novanto tetap diberhentikan dari jabatannya sesuai ancaman sanksi pelaanggaran sedang.

Hanya saja, tetap menyisakan persoalan karena yang bersangkutan belum ditetapkan bersalah melanggar kode etik “kategori sedang”. Malah Setya Novanto tetap merasa tidak bersalah melanggar kode etik. Tetapi demi menjaga stabilitas politik dari kegaduhan di ruang publik seperti inti dari alasan pengunduran diri, MKD menerima pengunduran diri Setya Novanto. Pertanyaan penting, apa selanjutnya yang mesti dilakukan dari rangkaian dugaan rebutan rente di Freeport? Setidaknya ada dua langkah yang perlu dilakukan agar kasus Freeport tidak terus-menerus menjadi polemik.

Pertama, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelisik dugaan terjadinya permainan dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport sebelum waktunya. Sebab bergulir persepsi di ruang publik, sangat susah dipercaya kalau hanya Setya Novanto sendirian. Setidaknya ada jaringan lain yang ikut bermain. Itu salah satu keinginan rakyat, sebab permintaan saham itu bukan sekadar menyangkut norma etik yang berimplikasi korupsi.

Dugaan perebutan pengaruh yang dilapis dengan kepentingan politis, menjadi ranah Pansus DPR selaku institusi politik. Malah bisa jadi pintu masuk untuk membuka proses hukum. Kasus yang menyita perhatian publik tidak boleh dianggap sepele. Demi menjaga harkat dan martabat bangsa, siapapun yang terlibat harus dimintai tanggung jawab. Setidaknya dijadikan momentum untuk membersihkan mafia saham, broker, dan makelar proyek dari panggung politik.

Kedua, langkah Kejaksaan Agung patut diapresiasi dengan melakukan penyelidikan untuk mencari fakta dan bukti permulaan. Apakah betul ada permufakatan jahat untuk korupsi. Paling tidak terjadi “makelar saham” yang mencoreng nama baik bangsa jika dibandingkan dengan kasus Bank Century. Jika Kejaksaan Agung mampu menemukan alat bukti dugaan permufakatan jahat untuk korupsi, biar pengadilan korupsi yang memeriksa dan memutuskan.

Kejaksaan bisa merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 2547K/PID.SUS/2011 terhadap terdakwa Mochtar Mohamad yang dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat untuk korupsi. Ma mengacu pada arti permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHPidana. Pasal 15 UU Nomor 31/1999, diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi), mengatur  permufakatan jahat melakukan korupsi yang dianggap delik selesai diatur dalam.

Jika bermufakat untuk memberi atau menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga pemberian saham agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, dapat dijaring Pasal 12 huruf-a UU Korupsi. Intinya, harus ada dua orang atau lebih bersepakat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Niat dalam permufakatan jahat untuk korupsi harus didukung oleh unsur adanya “kesepakatan, ada perencanaan matang, dan tindakan persiapan sebelum korupsi dilakukan”.

Kembalikan Citra

Bola yang ada di tangan Kejaksaan Agung tidak boleh ditendang sembarangan. Harus tepat dan tidak boleh terpenjara oleh tuntutan publik agar segera ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi akhirnya dihentikan karena tidak mampu menemukan bukti yang cukup. Apalagi beredar isu miring di ruang publik kalau Kejaksaan Agung bermanuver politik dalam kasus Freeport.

Musuh bersama rakyat adalah persekongkolan jahat oknum petinggi negara dan pengusaha hitam untuk mengeruk kekayaan negara. Mengubur dalam-dalam orang-orang yang rela merusak bangsa hanya demi rente dan kepuasan pribadi atau kelompok, merupakan tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Negeri ini harus dibangun di atas pondasi kejujuran, nilai-nilai luhur Pancasila, dan jauh dari perilaku korup.

Pengunduran diri Setya Novanto sehingga MKD tidak menjatuhkan putusan pengenaan sanksi, diharapkan menjadi titik awal pengembalian citra DPR. Selama ini kepercayaan rakyat terhadap DPR terus melorot ke titik nadir. Itu yang membuat publik khawatir sehingga sidang-sidang MKD dicurigai akan antiklimkas. Rakyat akan menempuh jalannya sendiri, jika anggota DPR tidak menjadikan pelajaran kasus Freeport untuk mereformasi diri dan melaksanakan amanah rakyat sesuai konstitusi.(*)

Makassar, 22 Desember 2015