MAKASSAR, TIMURNEWS – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku segera akan mencek informasi menjamurnya penambangan liar yang semakin menjamur di Sulsel. “Mereka, (kabupaten/kota) yang sekarang harus mengendalikan tambang liar ini karena akan merusak lingkungan,” kata Syahrul.

Syahrul mengatakan Pertambangan liar itu kemungkinan dikarenakan izin usaha yang ingin diperoleh sulit didapatkan. Ia tetap menghimbau agar pemerintah daerah mampu memperketat IUP. “Muaranya mungkin adalah jangan mempersulit apa yang bisa dilakukan dan yang paling terpenting adalah jangan merusak lingkungan,” ujar Syahrul.

Syahrul juga mengatakan jika pemerintah daerah mampu bekerja lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap potensi sumber daya alam, maka pertambangan liar akan sulit untuk beroperasi. Pemprov, lanjutnya saat ini masih mengandalkan tim satgas yang sudah dibentuk dibantu oleh kepolisian untuk penertiban.

Sulsel hingga kini memang masih menjadi surga bagi pengusaha pertambangan guna meraup keuntungan tinggi. Dari tahun ke tahun , jumlah lokasi pertambangan mengalami peningkatan. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat di tahun 2014 ada 226 titik, tahun 2015 ada 348, tahun 2016 436 dan tahun 2017 jumlahnya ada 547. Sayangnya, peningkatan jumlah lokasi produksi tambang ini justru menimbulkan kerugian bagi Provinsi Sulsel. Hal tersebut karena 50 persen peningkatan lokasi tambang ini belum berizin alias tambang ilegal.

Kebanyakan penambangan dilakukan pada golongan C, seperti batu gunung, batu kali, sirtu, pasir, tanah urug dan tanah liat. Dimana lahan yang digunakan mencapai 266,205 hektar dan yang terhitung oleh Dinas ESDM mencapai 95 hektar. Hal itu semakin diperkuat setelah Tim Dirkrimsus Polda Sulsel melakukan penertiban di empat lokasi tambang galian golongan C ilegal di kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa beberapa waktu lalu.

Dinas ESDM tak menampik jika tambang ilegal di Sulsel masih menjadi permasalahan utama. Kondisinya pun semakin memprihatinkan. Statusnya lebih banyak yang ilegal dibanding berizin. Disamping itu, tentunya dengan maraknya tambang liar ini mengakibatkan kerugian negara.

Sekretaris dinas ESDM Syamsul Bachri mengatakan salah satu kendala dalam menertibkan tambang liar ini adalah kewenangan pengawasan yang kini berada di tangan pemerintah pusat, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dimana kewenangan lembaga pengawas akan ditarik ke pemerintah pusat. Sehingga peraturan ini mengurangi kekuatan dari pemerintah daerah dalam mengawasi izin pertambangan. (*)