Puluhan Ribuan Pegawai Kota Makassar Terancam Tak Terima Insentif
Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto

MAKASSAR, TIMUR NEWS – Ribuan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar terancam tak terima insentif akibat kekosongan pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Ribuan pegawai tersebut menurut Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terdiri dari 6000-an RT/RW, 4000-an penasehat walikota, 200 LPM, 4000-an guru bantu honorer, satgas-satgas sekitar 5000-an serta kader-kader KB dan Posyandu.

Danny sapaan walikota makassar mengaku kesulitan menjalankan roda pemerintahan pasca penahanan Kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Haiyya, oleh Tipikor Polda Sulsel.
Dia mengaku pemerintahannya saat ini lumpuh lantaran APBD sebesar Rp 4,2 triliun tidak berjalan.

“Termasuk PAD kita yang Rp 1,4 triliun juga terancam tidak jalan,” kata Danny, Rabu (31/01/2018)

Akibatnya, puluhan ribu pegawai baik pegawai bantu honorer maupun perangkat pemerintahan mulai dari akar rumput terancam tidak menerima insentif.

Tidak mudah menunjuk pelaksana tugas, kata Danny sebab jabatan bendahara merupakan jabatan khusus, butuh prosedur tersendiri untuk mengganti pejabatnya.

“Saya sekarang tidak punya wewenang untuk itu, jabatan pak Erwin tidak main-main loh. Untuk mengganti itu kita harus tutup buku dulu, harus ada penyerahan kas dulu, baru penyerahan wewenang. Bendahara pemerintahan juga butuh keahlian keuangan, bukan orang sembarang yang bisa masuk disitu,” jelasnya. (*)