MENANTI SIDANG PUTUSAN KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT SEKO
Amisandi.int

Masyarakat Adat Seko khususnya Seko Tengah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang di dalamnya terdapat Komunitas adat Pohoneang, Hoyane dan Amballong (vide SK 300 Tahun 2004) sejak tahun 2012 masyarakat secara tegas dan konsisten menolak proyek pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di wilayah kelolanya yang merupakan tanah produktif, tanah yang telah memberikan mereka penghidupan sejak turun temurun. Mereka menolak perampasan ruang hidupnya, ruang yang menjadi basis material kebudayaannya sejak turun-temurun.

Pihak pemrakarsa PT. Seko Power Prima melalui investasi penanaman Modal Asing tetap memaksakan kehendaknya dengan modal surat izin dari Pemerintah Daerah Luwu Utara. Surat Izin yang dengan tegas secara eksplisit tidak bersesuaian dengan Perda Kabupaten Luwu Utara  Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu utara. Surat Izin yang secara procedural cacat karena tidak menghormati Surat Keputusan Bupati Luwu utara Nomor 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.  Fakta Aktivitas yang dipaksakan dengan adanya kekerasan terhadap ratusan perempuan, adanya penangkapan 13 petani sejak bulan Agustus 2016 yang mempertahankan haknya, adanya terror dan intimidasi bagi masyarakat yang menolak. Pemangku hak, pemilik tanah di tangkap dan di intimidasi karena tidak menerima proyek berada di atas tanahnya. Termasuk terdakwa Amisandi, korban kriminalisasi.

Terdakwa Amisandi yang ditugaskan sebagai juru bicara untuk mewakili Komunitas Adat Pohoneang dan Komunitas Adat Hoyane (Desa Tanamakaleang dan Desa Hoyane) di tangkap pada tanggal 9 Januari 2017 di Masamba pada saat ingin menghadiri Pertemuan antar pihak yaitu  Pihak PT. Seko Power Prima (PT. SPP), Pihak Masyarakat yang di wakili Amisandi dan pihak Pemerintah daerah Luwu Utara.  Padahal pertemuan itu di sepakati pada tanggal 28 Desember 2016 di Kalaha Desa Embonatanah kec Seko.  Ternyata pertemuan itu menjadi “Jebakan” terhadap Amisandi untuk di bungkam. Niat untuk berdialog dijawab dengan penangkapan dan kriminalisasi.

Pada tanggal 28 Desember 2016 Amisandi bersama ratusan masyarakat dari komunitas Adat Pohoneang dan Hoyane mendatangi basecamp PT. Seko Power Prima untuk bertemu dengan Pimpinan PT. SPP atas aktivitas survey dengan pengeboran tanggal 27 Desember 2016 di wilayah Adat Pohonenang.  Aktivitas itu tanpa izin dari pimpinan lembaga adat sebagaimana pasal 9 jo pasal 10 SK 300 tahun 2004 tentang pengakuan keberadaan masyarakat Adat.  Atas tindakan itu Amisandi dilaporkan oleh pihak perusahaan dengan Pasal pengancaman sesuai dengan pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Sidang perkara Amisandi telah sampai pada agenda putusan yang akan dibacakan Majelis Hakim pada hari Senin besok tanggal 22 Mei 2017 pukul 09.00 Wita di Pengadilan Negeri Masamba Kabupaten Luwu Utara.  Oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dakwaannya dan membacakan tuntutannya dengan tuntutan 10 bulan Penjara. (rls/Sem)