TIMUR NEWS – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Rabu (31/01) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan, Senin (12/02/2018) malam sudah terlihat menggunakan rompi tahanan berwarna orange milik KPK.

Selain menerima suap Politikus PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi, walau sudah resmi menjadi tahanan KPK, Rudi Erawan membantah apa yang dituduhkan kepadanya itu.

“Enggak, saya enggak terima itu,” kata Rudi. Dalam kasus ini Rudi diduga menerima uang hingga sebesar Rp 6,3 miliar.

Nama Rudi Erawan pernah disebut dalam persidangan Amran. Amran adalah mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara yang sudah divonis bersalah terkait kasus suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Keterangan tersebut diungkapkan oleh anak buah Amran bernama Imran S. Djumaidil saat menjadi saksi di persidangan. Imran mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Rudi terkait jabatan Rudi sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku Utara.

Menurut Imran, pemberian selanjutnya adalah sebesar Rp 2,6 miliar. Berdasarkan keterangan Imran, uang itu diminta Rudi melalui Amran sebagai dana optimaliasi DPR. Sementara pemberian terakhir oleh Imran dilakukan melalui transfer sebesar Rp 500 juta yang disebut sebagai dana kampanye.

Selain pemberian itu, Imran menyebut bahwa Rudi pernah meminta bantuan kepada Amran untuk menutup biaya transportasi kader PDI Perjuangan yang akan hadir dalam acara partai di Jakarta. Imran yang kemudian mencarikan dana itu menghubungi dua orang pengusaha Abdul Khoir dan Alfred. Uang Rp 200 juta yang diterima dari kedua pengusaha itu kemudian diserahkan Imran kepada keponakan Rudi yang bernama Ernest.

“Ditahan selama 20 hari pertama,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan, Senin (12/2). (*)