Kopel: KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Kandang Ayam Rp8 M di Palopo
Gedung KPK di Jakarta

MAKASSAR, TIMURNEWS – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan menyarankan teman-teman aktivis antikorupsi di Kota Palopo agar melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kandang ayam menghabiskan APBD Rp8 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Sebenarnya, kasus tersebut sudah bergulir di tangan penyidik Polres tetapi sayangnya penyelidikan ‘berhenti’ di tengah jalan. Bahkan, Polda Sulsel juga turut mengawasi dan sempat mengambil alih penyelidikan kasus itu.

“Saya menyarankan agar kasus ini ditangani KPK karena nilainya yang cukup besar. Teman-teman aktifis di palopo mestinya mendorong kasus ini ke KPK,”ujar Koordinator Kopel Sulsel, Musaddaq, Kamis (10/8/2017).

Ia juga mengatakan bahwa pengusutan dugaan kasus korupsi program 1.000 kandang ayam yang dilakukan Pemkot Palopo perlu perhatian aparat hukum.

Pertama, kata dia, karena nilai anggarannya yang cukup besar dan terindikasi korupsi maka perlu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit untuk memastikan adanya kerugian negara. Selain itu, penyidik juga bisa memanggil keterangan anggota DPRD Palopo, dimana pengadaan kandang ayam tentu mendapat restu dari wakil rakyat.

“Jadi, dengan dasar audit BPK maka pihak kejaksaan maupun kepolisian wajib menindak lanjutinya. Tapi terlepas dari itu karena sudah terpublikasi jadi tidak ada alasan bagi aparat hukum mengusut kegiatan APBD itu. Termasuk jika memang Polda pernah menyelidiki kasus tersebut,”tegas Musaddaq.

Diduga kasus pengadaan kandang ayam disinyalir fiktif. Sejumlah pejabat elit Pemkot Palopo diduga terlibat. Bahkan disebut-sebut putra mahkota Palopo Farid Kasim Judas diindikasikan terlibat.

Selain itu, hampir semua proyek APBD maupun APBN diatur lewat Farid. Menurut salah satu kontraktor di Palopo yang identitas ingin dirahasikan, sejak Judas Amir menjadi Walikota Palopo, Farid membuat kebijakan non formal di lingkup pemerintahan perihal mengatur setiap proyek. Dimana setiap kontraktor yang ingin mendapatkan proyek pemerintah harus melalui putra mahkota.

Walikota Palopo Judas Amir ketika dicoba dikonfirmasi via handpone melalui ajudannya, Wahyu, tidak berhasil dijawab. Begitu juga via SMS maupun melalui WhatsApp. Sementara itu, Kabag Humas Palopo Maksum Runi, menuturkan bahwa kasus pengadaan ayam sudah pernah ditangani Polda.

Namun, kata Maksum, penyelidikan kasus itu berhenti karena tidak ada temui atau fakta hukum di lapangan. “Memang Polda sudah menyelidiki tapi sudah selesai dan tidak ada temuan indikasi korupsi,”ungkap Maksum, mantan Ketua KPUD Palopo itu. (RAFA)