Kajati Baru Ditantang Usut Dugaan Korupsi Kandang Ayam Rp8 M di Palopo
Ilustrasi

MAKASSAR, TIMURNEWS – Aktivis antikorupsi Dewan Rakyat Antikorupsi (DERAK) Sulsel mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan S Maringka mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kandang ayam sebesar Rp8 miliar di tubuh Pemkot Palopo.

Dimana pengadaan kandang ayam potong tersebut disetujui oleh DPRD Palopo melalui APBD. Kandang ayam dikerjakan di 14 kecamatan yang menghabiskan miliar rupiah. Ketua DPP DERAK Hamka Jarot mengatakan kasus ini seharusnya ditangani oleh aparat hukum setempat.

Apalagi, aktivis antikorupsi di Palopo juga ikut menyuarakan agar dugaan korupsi APBD yang disinyalir melibatkan putra mahkota Palopo Farid Kasim Judas. Untuk itu, pria berprofesi advokat ini menyarankan kepada Kejati Sulsel untuk bisa mengambil alih kasus ini jika Kejari Palopo belum ada tindakan penyelidikan.

“Sangat disayangkan Kejari Palopo tidak melakukan langkah penyelidikan atas kasus tersebut. Jadi, pak Kajati yang baru (Jan S Maringka) harus mengambil langkah tegas untuk menyelidiki kasus tersebut,”tegas Hamka Jarot, Selasa (8/8/2017).

Selain itu, pelbagai penggunaan APBD Pemerintah Kota Palopo tahun 2016-2017 saat ini digugat oleh sejumlah aktivis antikorupsi di daerah berjuluk kota idaman itu. Disinyalir sejumlah kegiatan atau proyek APBD Palopo diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Tahun 2016, proyek pembangunan pasar rakyat Andi Tadda tahun 2015 dengan anggaran Rp9,2 miliar dilaporkan bermasalah. Proyek tersebut tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Palopo. Namun, dugaan keterlibatan putra mahkota Palopo belum menemukan bukti kuat untuk diusut.

Selain itu, ada juga proyek peremajaan transmisi pipa PDAM Kota Palopo Rp16 miliar tahun 2016. Sementara kasus lain yakni pengadaan kandang ayam sebesar Rp 8 milar di duga fiktif, pembangunan Taman Kirab diduga mark-up oleh pejabat berwenang dari anggaran Rp 600 juta jadi Rp 2 milar dan pembangunan trotoar di beberapa titik yang dinilai secara fisik tidak sesuai dengan anggaran yang di keluarkan.

Ketika dikonfrimasi, Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin saat dikonfirmasi menyatakan setiap kasus termasuk aspirasi tentu menjadi perhatian kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Pendalaman dan telaah menjadi awal penyidik menelusuri sebuah kasus Tipikor.

“Tentu kita pelajari dulu apakah indikasinya kuat. Intinya jika kasusnya merugikan negara maka kita pasti mengusutnya,”tegas Salahuddin.

Sementara itu, Walikota Palopo melalui Kabag Humas Pemkot Maksum Runi saat dikonfirmasi enggan mengomentari perihal kasus melibatkan putra mahkota Palopo itu. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Walikota Palopo Judas Amir.

“Teleponki’ ajudan walikota dek,”singkatnya. Wahyuddin, ajudan Walikota Palopo saat dicoba dikonfirmasi tidak dibalas via SMS, maupun lewat WhatsApp.

(RAFA)