Bus Damri Makassar

MAKASSAR, TIMURNEWS – Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mensinyalir adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Bus Rapid Transit (BRT). Bahkan, lembaga aktivis antikorupsi sudah melayangkan surat ke PT Damri Makassar agar segera mengindahkan dan melakukan evaluasi di tubuh perusda pemerintah tersebut.

Staff Investigator ACC Sulawesi, Angga Reksa, menyebutkan bila surat pemberitahuan tersebut dilayangkan ke PT Damri, karena dalam pengoperasian BRT di beberapa jalur di Makassar diduga rawan pungli.

Pungli yang kerap terjadi dijelaskan Angga seperti adanya laporan dari masyarakat terkait kecurangan BRT yang tak pernah mengembalikan uang kembalian Rp500. Apabila penumpang membayar menggunakan uang pecahan Rp5000.

Sementara berdasarkan harga aslinya perpenumpang hanya dibebani dengan diharuskan membayar retribusi normal Rp4500, sesuai dengan harga yang diterapkan dari pihak PT Damri.

“Itu berdasarkan bukti nyata kalau dari harga Rp4500 perorang saat membayar pakai uang Rp5000 tidak pernah dikembalikan Rp500-nya dari kondektur. Jadi kalau Rp 500 dikalikan dengan jumlah penumpang perharinya, coba dibayangkan,” Cetus Angga, Jumat (16/6/2017).

Selain itu, dugaan praktik-ptaktik pungli lain yang dilaporkan ACC adalah, pihak Damri hanya mementingkan penarikan retribusi kepada penumpang, namun tak memberikan karcis sebagai tanda sekaligus persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.

Padahal seharusnya, ketika penumpang naik sesuai dengan rute yang akan dituju, maka tanda pembayaran retribusi tersebut berupa karcis selayaknya diberikan kepada penumpang.

“Masalah lainnya begitu. Penumpang disuruh membayar tapi tidak diberikan karcis sebagai bukti kalau pembayaran sesuai dengan harga karcis yang dibayar,” sebutnya.

Angga menegaskan bila surat peringatan yang telah dilayangkan ACC tersebut, tidak diindahkan oleh pihak PT Damri Makassar. Maka pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan soal adanya dugaan Pungli tersebut, ke penegak hukum. Dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian untuk.

(RAFA)