MAKASSAR, TIMURNEWS – Anggaran pengamanan Pilkada 2018 telah di review inspektorat. Hasilnya mengagetkan. Dari nilai Rp220 yang diusulkan Polda Sulsel, yang disepakati hanya Rp128 miliar. Pemprov memangkas anggarannya hingga Rp92 miliar.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan anggaran pengamanan Pilkada memang terlalu tinggi. Pemprov harus menurunkan separuhnya karena keterbatasan anggaran. “Gambarannya, Bali hanya Rp20 miliar dan Jawa Timur Rp70 miliar. Padahal jumlah penduduk disana lebih besar daripada Sulsel,” kata Andi Arwin, Selasa (9/1).

Ia bilang angka yang diusulkan Polda Sulsel tidak realistis. Sehingga harus kembali di review oleh inspektorat dan BPKP. “Karena alokasinya darimana kalau mau dinaikkan,” ujarnya.

Andi Arwin menambahkan usulan belanja hibah sementara ini sebagian besar mengakomodir hibah wajib. Khususnya untuk menunjang program stratwgis nasional yakni pilkada serentak. Arwin bilang untuk membiayai pilkada, menelan lebih dari Rp600 miliar. “Hibah untuk KPU tahun ini Rp378 miliar. Untuk Panwaslu Rp99 miliar. Kemudian Polda Rp128 miliar. Mudah-mudah disepakati melalui NPHD dalam waktu dekat,” bebernya.

Kendati pilkada menyedot hibah terbesar, tetapi ada potensi pengembalian dana hibah. Kata Arwin, usulan dana hibah KPU itu diasumsikan untuk 6 pasangan calon. Sementara kata dia, bisa jadi jumlah kontestan di pilkada tak sebanyak itu. Pihaknya sengaja memberikan belanja hibah maksimal ke KPU agar pilkada serentak di Sulsel berkualitas dan mendukung program strategis nasional.

“Hibah kan memang bukan untuk dihabiskan. Apabila ada kelebihan harus disetor ke rekening kas umum daerah. Sama untuk dana hibah ke KPU, 3 bulan setelah pelaksanaan pilkada harus dibuat laporannya dan disetor bila ada kelebihan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sulsel IrjenPol Umar Septono berharap agar anggaran pengaman pilkada bisa segera disahkan. “Kita ajukan sekitar Rp200 miliar. Tinggal menunggu pengesahan,” kata Umar.

Anggaran ini, kata Umar untuk sejumlah biaya logistik dan pengamanan termasuk untuk daerah rawan. Polda Sulsel sendiri, lanjutnya, sudah memetakan potensi kerawanan menjelang pemilihan kepala daerah tahun depan. Di Sulsel, untuk pemetaan sementara disimpulkan bahwa 13 pilkada atau semua agenda kontestasi politik masuk zona merah alias tergolong rawan pelanggaran maupun konflik. (*)