MAKASSAR, TIMURNEWS – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah disahkan. Salah satu aturan yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut adalah kenaikan gaji anggota dewan yang mencakup tunjangan transportasi, dimana kenaikan besarannya mencapai dua kali lipat.

Konsekuensi dari kenaikan tunjangan tersebut, anggota DPRD, mulai dari ketua komisi dan ketua-ketua lainnya wajib mengembalikan semua kendaraan dinas (randis) yang merupakan alat kelengkapan dewan, pada tanggal 31 Desember atau sebelum Januari 2018.
Namun nyatanya, hingga Minggu (7/1), dari total 25 unit randis yang dipergunakan oleh anggota DPRD Kota Makassar, masih ada 15 unit yang belum dikembalikan.

“Batas akhirnya kan tanggal 31 Desember kemarin, tapi kami perpanjang sampai paling lambat tanggal 11 januari, karena tunjangan transportasi juga belum cair.

Berdasarkan data terbaru, saat ini masih ada sekitar 15 orang anggota dewan yang belum mengembalikan randisnya,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) Kota Makassar, Adwi Awan Umar, kemarin.

Adwi berharap, para legislator yang sampai saat ini masih menggunakan randis dapat mematuhi peraturan dengan mengembalikan kendaraan dinasnya sebelum tanggal 11 Januari.

“Kalau sampai batas waktu tersebut anggota dewan itu belum mengembalikan juga, kami sudah bentuk tim untuk menjemput (menarik paksa) randis mereka,” ujarnya.

Lebih jauh Adwi mengatakan, konsekuensi lain yang akan diterima oleh para legislator yang tidak mengembalikan randis sampai batas waktu tersebut adalah penundaan pemberian tunjangan transportasi. Pasalnya, tunjangan transportasi sebesar Rp10 juta perorang itu hanya bisa diberikan jika legislator yang bersangkutan telah mengembalikan randis.

“Tunjanganya tansportasinya juga kami tahan sampai anggota dewan itu mengembalikan randis yang dia gunakan. Ini juga kan kami sudah mau kasih kembali ke bagian Aset itu randis. Insha Allah, hari Rabu (11/1) kami akan kembalikan randis yang sudah diserahkan oleh anggota dewan ke bagian aset, Jadi nanti yang bertanggung jawab yah bagian aset. Kalau sampai hari Kamis belum dikembalikan, ya terpaksa kami sebut nama anggota dewan yang belum kembalikan, supaya ada transparansi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, dengan disahkannya PP Nomor 18 Tahun 2017, setiap anggota dewan DPRD Kota Makassar bakal menerima rapelan gaji tiga bulan, terhitung sejak Oktober 2017 sebesar Rp38 juta di luar tunjangan reses sebesar Rp15 juta. Rapelan gaji tersebut termasuk tunjangan transportasi sebesar Rp10 juta, tunjangan perumahan Rp12 juta, dan tunjangan komunikasi sebesar Rp15 juta. Angka Rp38 juta itu tak termasuk nilai bersih yang diterima anggota dewan. Sebab, baik itu tunjangan perumahan atau transportasi dipotong pajak sebesar 15 persen. (*)